BENGKULU SELATAN Radar Seluma.com - Pemerintah Daerah (Pemkab) Bengkulu Selatan (BS) dalam menangani bencana kekeringan di Kabupaten Bengkulu Selatan, kemarin (19/9/23) dilaksanakan Rakor Terpadu antar OPD teknis. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Sukarni, SP.M.Si di ruang rapat Sekretariat Daerah. Sekda Sukarni secara tegas menuturkan sengaja dikumpulkan untuk membahas dampak dari bencana kekeringan. Sebab panas dialami saat ini berdampak langsung pada kurangnya pasokan air bersih bagi masyarakat maupun pasokan air bagi lahan pertanian.
BACA JUGA:Service Ferrari Bisa Buat Naik Haji Coi, Masih Sisa Lagi! Kalau OKB, Jangan Beli Dulu...
"Kekurangan air bersih dan kekurangan air bagi lahan pertanian nantinya akan berimbas pada menurunnya produksi dan terutama produksi pangan beras, oleh sebab itu koordinasi ini bertujuan untuk menkoordinasikan terkait apa yang telah, sedang dan akan di lakukan bersama untuk mengatasi bencana kekeringan ini,"tutur Sekda.
BACA JUGA:Anggota Dewan di Seluma Keluhkan Pelayanan Disdukcapil
Selain itu, Rakor terpadu ini juga dilaksanakan untuk membahas terkait dengan infrastruktur di Bengkulu Selatan, juga sebagai langkah awal Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan bahan apabila ada Rakornas terkait bencana kekeringan hingga menyebabkan lonjakan harga beras belakangan ini. "Ini perlu dikoordinasikan karena saya yakin dalam waktu dekat akan ada koordinasi nasional yang nanti Kepala Daerah akan dimintai penjelasan terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Oleh karena itu kita harus siap dengan bahan dan materi tentang apa saja langkah-langkah Pemda dalam penanganan bencana yang sekarang dihadapi ini,"tutur Sekda.
Ia juga meminta peran serta para Camat untuk memetakan secara detail wilayah-wilayah mana saja yang saat ini terdampak kekeringan untuk selanjutnya akan diberikan bantuan pendistribusian air bersih. "BPBD dan Damkar saya minta untuk difasiitasi dalam memberikan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak parah akibat bencana kekeringan. Untuk mendukung kegiatan pendistribusian air bersih ini, juga meminta BPBD dan Damkar agar menganggarkan biaya operasionalnya pada anggaran perubahan,"pungkas Sukarni.(yes)