PASAR TAIS, radarselumaonline, - Rencana pelaksanaan perekrutan (seleksi) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di tahun 2023 ini. Berbeda dengan pelaksanaan seleksi Paskibraka ditahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun ini, pihak Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma turut andil di dalam pelaksanan proses seleksi calon Paskibraka.
Hal tersebut diketahui, pada pelaksanaan rapat koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Seluma pada Selasa (14/2) pagi. Terlihat juga melibatkan pihak Kesbangpol Kabupaten Seluma di dalam menggelar rapat kordinasi terkait persiapan dan mekanisme pada rencana pelaksanaan seleksi Paskibraka tahun 2023.
BACA JUGA: Livin’ by Mandiri Hadirkan Inovasi Transfer Ke Luar Negeri Yang Cepat, Murah, Utuh dan Mudah!*
"Jadi terkait dengan program Paskibraka tahun 2023 ini, kita mengacu kepada Perpres Nomor 51 Tahun 2022 yang mengatur mekanisme Program Paskibraka. Jadi pengelolaan dari pusat itu ada di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk perpanjangan BPIP di daerah ini Disparpora dan Kesbangpol. Selama tahapan seleksi kini melalui aplikasi online transparansi paskibraka," sampai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma, Dadang Kosasi ST MT saat dikonfirmasi Radar Seluma usai mengelar rapat koordinasi.
Diterangkannya, dalam proses seleksi calon Paskibraka tahun 2023 ini akan mulai menerapkan aplikasi sesuai regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Salah satu tujuannya untuk menghindari intervensi dalam proses seleksi, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 yang mengatur pada mekanisme Program Paskibraka.
"Makanya pada tahun ini, pelaksanannya Disparpora dengan Kesbangpol berbaur satu untuk mensukseskan kegiatan Paskibraka tahun 2023 ini," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disparpora Kabupaten Seluma, H Syaiful Anwar, S PD MPd juga menerangkan, jika pada tahapan seleksi bedanya dengan tahun lalu. Pada tahun ini setiap calon Paskibraka yang berminat harus mendaftar melalui aplikasi tranparansi Paskibraka yang telah diterapkan pemerintah pusat.