AIR LATAK - Ditetapkannya 3 Sekolah oleh Kemendiknas Ristek dan Teknologi sebagi sekolah terpencil di Kabupaten Seluma, membuat PGRI Kabupaten Seluma geram.
Pasalnya penetapan itu mengacu pada status desa berdasarkan isian aplikasi IDM yang dikeluarkan kementerin PDT, bukan merujuk pada usulan dari instansi daerah yang menaungi bidang pendidikan. Sehingga yang masuk desa terpencil hanya 3 sekolah.
Padahal, masih banyak sekolah yang masuk daerah terpencil.
Seperti dikatahui di Kabupaten Seluma untuk tahun 2023 hanya ada 3 sekolah yang berstatus terpencil dan 28 orang yang menerima tunjangan terpencil.
Ketiga sekolah tersebut adalah SMPN 30, SDN 86, dan SDN 131. Hal inilah yang membuat PGRi Kabupaten Seluma geram karen penetapan sekolah terpencil berdasarkan IDM yang tidak termasuk akses menuju desa atau sekolah.
Seperti dikatakan ketua PGRI Kabupaten Seluma Umardin, S.Pd di kediamannya kemarin (13/01) ditemui radarselumaonline.
"Penetapan sekolah terpencil ternyata di Kabupaten Seluma bukan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, melainkan dari status desa dari SK kementerin PDT. Padahal Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma sudah mengusulkan nama sekolah terpencil termasuk guru yang menerima tunjangan terpencil tersebut, tetapi SK yang keluar justru jumlahnya jauh di bawah itu," sesalnya.
Seharusnya usulan dari bawah juga dipertimbangkan, karena dari bawahlah yang mengetahui keadaan yang sebenarnya.
"Yang mengetahui keadaan yang sebenarnya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. sebagai contoh ada beberapa kategori untuk status sekolah terpencil yang perlu dipertimbangkan diantaranya sarana komunikasi, penerangan, dan sarana transportasi. Di Kabupaten Seluma masih banyak yang ketiga syarat tersebut tidak memadai namun tidak termasuk status terpencil seperti akses menuju desa atau sekolah yang dituju tersebut. Ada beberapa sekolah yang jalan menuju des tempat sekolah itu berada sangat sulit dilalui diantaranya SDN di Sinar Pagi, daerah sungai petai dan batu balai, sekalak, kayu elang dn RGM dan sekitarnya, serta suban," lanjutnya.
Untuk itu PGRI Seluma akan merapatkan barisan bersama PGRI Kabupaten senasib di Indonesia.
" Kami PGRI Kabupaten Seluma akan merapatkan barisan dengan PGRI Kabupaten lain di Indonesia yang senasib untuk menyuarakan hal tersebut. Ini adalah perjuangan, dan PGRI akan selalu berupaya agar nasib guru mendapatkan kelayakan seperti hak mereka yang terabaikan karena penilaian yang tidak berpihak kepada perjuangan dalam konteks mencerdaskan anak bangsa dan generasi penerus," tutupnya. (mrs)