Jakarta, radarselumaonline, - Akhirnya Lukas Enembe ditahan KPK. Walau kemudian dia dibantarkan dan dirawat di RSPAD Gatat Subroto. Bahkan saat ditampilkan oleh KPK dalam jumpa pers,
Luknas Enembe yang sudah mengenakan baju orange (tahanan), menggunakan kursi roda.
BACA JUGA:Sambil Menangis, Putri Candrawathi Cerita Pelecehan,,Oh..
Ekpose kasus ini oleh KPK, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Lukas Enembe langsung dibawa ke KPK dan menggunakn rompi tahanan diekpose KPK.
Saat tiba, Luknas Enembe terlihat duduk di kursi roda dengan berbaju biru dan jaket orange.
Bahkan saat jumpa pers, Lukas tidak memperlihatkan wajahnya. Lukas Enembe menghadap ke arah belakang, dia membelakangi awak media.
BACA JUGA:57 Nakes Nusantara Bertugas, Bantu Sehatkan Warga Seluma
Bahkan ada 6 dokter yang terlihat menemani saat Ketua KPK Firli Bahuri melakukan konfres.
Seperti dilansir radarselumaonline, KPK telah menangkap Lukas Enembe Selasa (10/1) di salah satu rumah makan di Papua.
Kemudian Lukas dibawa ke Brimob Polda Papua, namun karena adanya kasi pendukung Lukas ke Mako Brimob. Maka Lukas Enembe langsung dibawa ke Jakarta.
Setelah ditangkap, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan sebagian rekening milik Pemprov Papua.
Rekening yang dibekukan senilai Rp 1,5 triliun.
Disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, tujuannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran Pemprov Papua. Sebelumnya disebut sudah ada upaya pergeseran dana keluar bank dalam jumlah sangat besar.
"Ada upaya pergeseran dana keluar bank dalam jumlah yang sangat besar. Tidak semua rekening memang (yang dibekukan), nilainya sangat besar hampir Rp 1,5 triliun," katanya.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD, juga mengungkap hal yang sama. Bahwa rekening Pemprov Papua sementara dibekukan.
"karena dilihat ada pergerakan uang Pemda, maka reeningnya dibekukan. Sekarang dalam pengawasan kami dan sebagian di-freeze, kami freeze melalui PPATK agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum," kata Mahfud dalam konferensi pers.(**)