BACA JUGA:Asyik Dana Banpol di Bengkulu Selatan Rp 1,1 Miliar Cair di Bulan Ini....
Berikut poin pernyataan sikap dari Forum Komunitas Pegawai Honorer Bawaslu SE – Provinsi Bengkulu.
Solidaritas PPNPNS Bawaslu SE – Bengkulu menolak Penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Pelamar Umur di Badan Pengawasan Pemilihan Umum.
Pertama, penerimaan yang dimaksud adalah umum tanpa memperhatikan pengabdian PPNPNS yang selama ini mengabdi untuk Bawaslu;
Kedua, PPNPNS sudah mengabdi 3 sampai dengan 5 tahun lebih untuk negara “demokrasi”.
Ketiga, Kami masih setia dan siap mengabdi untuk Bawaslu.
Empat, Tahapan Pemilu serentak masih berlangsung dan berjalan dimana PPNPNS juga sebagai salah satu ujung tombak dari Bawaslu;
Lima, Hampir 80% lebih staf PPNPNS Bawaslu statusnya pendidikan tidak linier, sehingga penerimaan PPPK akan menggeser dan menggantikan semua staf yang telah mengabdi selama ini dari awal dibentuknya Bawaslu;
Enam, Jika penerimaan PPPK dilanjutkan maka akan ada penambahan pengangguran akibat dari tidak bisa terakomodir seluruh staf PPNPNS Se – Indonesia yang berlatar belakang tidak linier.
Poin-poin aksi solidaritas tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah bersama anggota Dodi Herwansyah, Faham Syah, Eko Sugianto, dan Natijo Elem, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Lopian Hidayat, serta Kabag Administrasi Masnuni, Kabag Pengawasan dan Humas Apriyanto Kurniawan, dan Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Sholehin.
Menanggapi hal ini Halid Saifullah mewakili lembaga Bawaslu Provinsi Bengkulu mendukung penuh aksi solidaritas yang dilakukan oleh PPNPNS Bawaslu se-Provinsi Bengkulu.