138 Pemda Belum Lakukan Penanganan Inflasi

 

BENGKULU SELAN - Bupati BS Gusnan Mulyadi,SE.MM  bersama dengan FKPD serta Kepala OPD rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan oleh Kemendagri dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara virtual dan streaming di kanal youtube Kemendagri RI pada Senin (14/11/22).

 

Rakornas telah dilaksanakan secara rutin per minggu oleh Kemendagri sebagai upaya pemantauan dan sinkronisasi program dalam pengendalian inflasi di daerah. Dan hari ini,

Senin (14/11/22) dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi.

 

"Ya, John Wempi telah menyampaikan ada 6 upaya konkrit yang harus Pemda lakukan dalam penanganan inflasi, yaitu melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, melaksanakan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melaksanakan gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memberikan dukungan terhadap pengendalian inflasi serta memberikan dukungan transportasi dari APBD Pemda,"ucap Bupati.

 

Dikatakan Bupati, seluruh Pemda yang ada di Indonesia terdapat 12 Pemda yang telah melaksanakan keenam upaya konkrit dalam penanganan inflasi daerah.

 

Selain itu, John Wempi menyampaikan 66 Pemda telah melaksanakan 4 sampai dengan 5 upaya konkrit penanganan inflasi, 298 Pemda yang baru melakukan 1 sampai dengan 3 upaya konkrit penanganan inflasi, dan 138 Pemda yang belum sama sekali melakukan upaya konkrit penanganan inflasi.

 

"Kementerian Perdagangan pada rakornas kali ini mengajak seluruh Pemda untuk bekerja sama dengan Bulog dalam rangka  menjaga Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas harga (KPSH) terhadap barang-barang kebutuhan pokok di masyarakat utamanya bahan pokok beras serta bahan pokok lainnya. Pihak Kementerian Perdagangan juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan potensi peningkatan harga yang perlu diwaspadai,  misalnya pada komoditi minyak goreng yang perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap distribusi di daerah.

Kemendagri juga menghimbau pemda yang mayoritas penduduknya merayakan HBKN untuk mengoptimalkan upaya persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN NATARU) dengan melaksanakan Rakorda HBKN untuk mengidentifikasi kesiapan daerah masing-masing dalam menghadapi HBKN NATARU. Tentunya apa yang disampaikan pihak kementrian kami Pemkab BS siap menjalankan perinta,"pungkas Bupati.(yes)