Bupati BS Perjuangkan Tenaga Honorer dan PPPK

 

BENGKULU SELATAN - Bupati Bengkulu Selatan (BS), Gusnan Mulyadi,SE.MM hadir dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama Kementerian PAN RB terkait tindak lanjut permasalahan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah daerah.

 

Rakor yang dilaksanakan di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jakarta dihadiri lebih kurang 350 peserta, dan terdiri dari para Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM dari seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se- Indonesia, Rabu (21/9/22).

 

"Saya hadir hadir dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( APKASI) bersama Kementerian PAN RB tidak lain untuk memperjuangkan nasib tenaga Honorer dan PPPK di bidang Kesehatan, Pendidikan, dan lain-lainnya,"ungkap Bupati.

 

Dikatakan Bupati, ada beberapa poin tuntutan diharapkan, yaitu pelarangan penghapusan Tenaga Honorer untuk dapat di tunda sampai tahun 2024, Tenaga Honorer di terima menjadi PPPK dan gajinya di anggarkan oleh pemerintah pusat. Serta permohonan lainnya.

 

"Semoga permintaan ini di luluskan oleh pemerintah pusat,"pungkas Bupati.

 

Untuk diketahui pendataan honorer di Bengkulu Selatan mencapai ribuan namun rilnya belum dapat disebutkan karena masing-masing OPD masih melakukan pendataan untuk disampaikan ke BKPSDM.(yes)