Pemkab Seluma Siapkan Kenaikan Target PAD 2027, Potensi Pajak dan Retribusi Dikaji

 

PEMATANG AUR, Radarseluma.disway.id- Pemerintah Kabupaten Seluma mulai menyiapkan langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027. Sejumlah sumber penerimaan daerah akan dievaluasi guna menemukan peluang pendapatan yang selama ini belum tergarap secara optimal.

 

BACA JUGA: KAI Daop 2 Bandung Perkuat Pengawasan Jalur KA untuk Jaga Keselamatan Perjalanan Antisipasi Pergantian Musim

BACA JUGA: Zero ODOL Berlaku 2027 di Seluma, Disperkimhub Imbau Para Sopir

Bupati Seluma, Teddy Rahman, SE., MM, mengatakan peningkatan PAD perlu didukung pemetaan potensi yang matang. Menurutnya, masih terdapat sejumlah sektor yang berpeluang memberikan tambahan pemasukan bagi daerah.

Ia menyebut, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru menentukan besaran kenaikan target sebelum mengetahui kemampuan riil dari masing-masing sektor penerimaan.

“Sebelum menetapkan kenaikan target, akan kami kajian dulu potensi penerimaan yang bisa dimaksimalkan,” kata Teddy.

Evaluasi tersebut akan mencakup sektor retribusi maupun pajak daerah. Seluruh peluang penerimaan akan ditelaah dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Teddy mengakui, terdapat beberapa sumber pendapatan yang masih memungkinkan untuk dioptimalkan. Karena itu, pembahasan mengenai target PAD tahun mendatang akan dilakukan setelah peluang tersebut teridentifikasi.

“Memang ada beberapa yang bisa kita ambil lagi, harus kita kaji lagi,” ujarnya.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas fiskal. Dengan menggali sumber pendapatan yang tersedia, ketergantungan terhadap penerimaan dari luar daerah diharapkan dapat ditekan secara bertahap.

“Kita akan kaji terlebih dahulu peluang PAD, baik retribusi yang bisa ditarik maupun potensi pajak yang ada di Kabupaten Seluma,” tegasnya.

Sebagai gambaran, target PAD Kabupaten Seluma pada 2026 ditetapkan sebesar Rp44 miliar. Sementara untuk tahun anggaran 2027, pemerintah daerah belum menentukan angka kenaikan karena masih menunggu hasil inventarisasi dan kajian terhadap seluruh potensi penerimaan.

Sumber: