BLT Tak Cukup Imbangi Dampak Kenaikan BBM

 

BENGKULU - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pasti akan memiliki dampak yang cukup luas, baik dari sisi inflasi juga dari sisi kenaikan jumlah kemiskinan.

 

Dalam hal ini dikatakan Jonaidi SP Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, bantuan langsung tunai (BLT) sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak ini tidak cukup untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM.

 

“Gubernur harus mencarikan solusi untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya tarif angkutan dinaikkan sesuai dengan harga minyak subsidi. Maka kesejahteraan rakyat akan terlindungi dengan kenaikan harga atau pembatasan solar subsidi,” pungkas Jonaidi Sp, kemarin Kamis (8/9).

 

Menurut Jonaidi, kompensasi atas kenaikan harga BBM sebesar Rp. 600.00 untuk empat bulan tidak akan mampu menutupi kebutuhan masyarakat, karena kenaikan harga BBM tidak berlaku hanya empat bulan.

 

"Pemerintah Daerah harus mengimbangi kebijakan ini untuk ekonomi, BLT yang kucurkan Pemerintah Pusat saya kira tidak akan cukup," ungkap Jonaidi.

 

Sehingga, menurutnya program - program untuk memperkuat ekonomi masyarakat sangat perlu dilakukan oleh Pemprov untuk merespon hal tersebut.

 

“Ini yang menjadi  tugas kita, apakah nanti Di APBD, APBN pemerintah menciptakan formulasi-formulasi seperti, penguatan UMKM, bantuan  kemasyarakat, bantuan sarana prasarana. Itulah yang Di butuhkan rakyat untuk menghadapi persoalan dampak dari kenaikan BBM” Tegas Jonaidi.

 

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan Rp24,17 triliun untuk mencegah dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Tiga jenis bantalan sosial yang akan segera pemerintah salurkan: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan pemerintah daerah diminta menyiapkan sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.(Ken)