Gubernur dan Walikota Ngaku Penanggulangan Banjir, Terkendala Anggaran

 

 

BENGKULU - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah didampingi Bupati/Walikota menyampaikan aspirasi kepada Komisi V DPR RI, Hal ini dilakukan dalam upaya jangka panjang menanganan permasalahan banjir di wilayah Provinsi Bengkulu. Dimana saat ini telah terdampak hampir di seluruh kabupaten-kota se Provinsi Bengkulu.

Rohidin juga membahas terkait dukungan anggaran dari pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, baik itu jalan provinsi, kabupaten/kota maupun jalan penghubung kecamatan. “kita sampaikan aspirasi ke Komisi V DPR RI ini untuk menangani permasalahan banjir, utamanya jangka panjang serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, Pemprov Bengkulu membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.” Ping jaw Rohidin.

Terlebih dari struktur APBD 2022 Provinsi Bengkulu sebesar Rp 2,838 terliun rupiah lebih, anggaran belanja pembangunan hanya sebesar 45,43 persen (Rp 1, 289 terliun rupiah lebih). Sementara anggaran infrastruktur hanya sebesar 17,49 persen (Rp 225 miliar rupiah lebih). "Dari data yang kita (Pemprov Bengkulu) sampaikan ini rasanya sangat sulit untuk memperbaiki jalan dalam kondisi sedang saja secara menyeluruh. Maka kehadiran Komisi V DPR RI saya kira sangan penting untuk bisa melihat dan menyampaikan aspirasi kami atas nama masyarakat Bengkulu terkait kebijakan penganggaran secara nasional," papar Gubernur Rohidin. 

Lanjut Gubernur, terhadap penanganan banjir jangka panjang, Pemprov Bengkulu dan kabupaten/kota yang terdampak juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah pusat. Seperti anggaran terkait usulan pembangunan dari BWSS VII yaitu pembangunan Groin dan Jetty pada muara Sungai Bengkulu, Pekerjaan Normalisasi dan Pekerjaan Tanggul di Sungai Bengkulu, Pembangunan Kolam Retensi Pengendali Banjir dan Peningkatan Kapasitas Sistem Pompa.  "Termasuk terhadap usulan pembangunan infrastruktur penanganan banjir jangka panjang, jelas BWSS VII juga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat," tutupnya.

 

DPR RI Sebut Penanggulangan Banjir Terkendala Anggaran

 

SEMENTARA ITU Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan, konsep penanganan banjir di Bengkulu sebetulnya sudah ada. Diantaranya dengan perencanaan membangun kolam-kolam retensi, termasuk juga pembangunan tanggul. Namun yang menjadi permasalahan adalah kurangnya anggaran baik itu yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk pembangunan infrastruktur penanganan banjir tersebut. "Oleh karena itu, kepada pemerintah pusat, kami mendorong adanya realokasi anggaran dari daerah-daerah yang sudah maju, infrastrukturnya sudah bagus ke daerah yang lebih membutuhkan seperti bengkulu. Ini yang akan kami perjuangkan," ujar Suryadi usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi V DPR RI dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Forkopimda, serta Bupati/Wali Kota se-Bengkulu.

Sementara, terkait usulan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir jangka panjang tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Bengkulu yang disampaikan Pemprov Bengkulu. "Jadi ini tepat sekali karena bertepatan dengan pembahasan anggaran di Komisi V hingga 8 September. Ditambah lagi dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, sehingga apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, aspirasi ini sangat terbuka untuk ditindaklanjuti di tahun 2023 mendatang," jelasnya. 

Dari kunjungan ini sambungnya, Komisi V DPR RI mendapati banyak masalah di Bengkulu yang belum tertangani dengan baik. Banjir yang melanda 8 kabupaten/kota se-Bengkulu adalah salah satunya. Berdasarkan temuan dari kunjungan ini, Suryadi mengatakan, Komisi V akan memperjuangkan keadilan dan pemerataan alokasi anggaran infrastruktur melalui para mitra kerjanya. "Karena di Bengkulu sendiri Pemprov hanya menganggarkan Rp225 miliar untuk infrastruktur. Sementara di Kementerian PUPR ada 1 kegiatan saja bisa sampai Rp900 miliar. Misalnya renovasi TMII. Saya kira ini perlu ditinjau ulang. Beberapa proyek yang tidak terlalu penting bagi masyarakat harus betul-betul dikaji, kemudian anggarannya bisa kita sebar ke beberapa daerah seperti Bengkulu,"pungkasnya.(Ken)