Dianggarkan Rp 33 M, BPJS Golongan III Masih Nunggak

BENGKULU - Diketahui masih banyak masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Golongan III, namun tidak dilayani lantaran iuran BPJS Kesehatan yang menunggak jadi sorota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler mengatakan, khususnya alokasi anggaran yang disiapkan dalam APBD kurang lebih sebesar Rp 12 miliar untuk pembayaran iuran bagi golongan III tahun ini dikemanakan. Lalu, lanjut dempo dalam APBD tahun ini kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp 33 miliar dengan peruntukkan serupa. Ia mempertanyakan kenapa sampai bisa-bisanya masih ada masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan golongan III tidak bisa dilayani, karena iuran mereka menunggak. \"Tahun ini APBD disiapkan anggaran sekitar Rp 12 miliar untuk mencover kurang lebih 23 ribu orang untuk iuran BPJS Kesehatan golongan III ini. Alokasi itu disiapkan ketika ada masyarakat golongan III tidak mampu membayar iuran, ataupun masyarakat yang tidak mampu dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sayangnya masih muncul penolakan terhadap masyarakat lantaran iuran BPJS Kesehatan golongan III menunggak. Secara tidak langsung ini menunjukkan jika iuran itu sama sekali tidak dibayar pemerintah, makanya timbul pertanyaan bagi kita,\" papar Dempo. Oleh karena itu, terkait masalah ini pihaknya bakal berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu agar, baik Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ataupun pihak BPJS Kesehatan dipanggil. Hal itu dilakukan agar nantinya diperoleh titik terang dalam permasalahan menyangkut kehidupan masyarakat banyak ini. \"Dari pemanggilan tentunya diharapkan kalau iuran BPJS Kesehatan dibayar, kita ingin mengetahui masyarakat yang mana saja. Yang jelas kita pasti meminta data itu dipublikasikan. Termasuk tim-tim yang melakukan pendataan, agar nantinya permasalahan ini tidak terus berlarut-larut. Kalau tidak seperti ini, kapan pelayanan kesehatan bisa membaik,\" pungkas Dempo.(ken)