Gubernur Minta Dukungan Komisi VIII DPR RI

BENGKULU - Tim Komisi VIII DPR RI bersama Gubernur Bengkulu dan Jajaran Stakeholder melakukan pertemuan terkait Penanganan Bencana dan Bantuan Sosial Serta Persiapan Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah dan Pondok Pesantren di Provinsi Bengkulu, di Ruang Pola Pemprov Bengkulu, Rabu (19/05). Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan pembelajaran tatap muka di tengah pendemi Covid-19, khususnya bagi siswa Madrasah dan Pondok Pesantren, jelas pemberlakuannya perlu didorong semua pihak. Mengingat metode pembelajaran daring yang selama ini dilaksanakan, justru lebih banyak memberikan dampak negatif bagi siswa akibat terkendala banyak hal. Mulai dari permasalahan sarana pembelajaran (laptop/ android) hingga permasalahan jaringan/sinyal yang sering terganggu bahkan blank spot di wilayah pedesaan. \"Teman-teman dari lintas fraksi di Komisi VIII DPR RI ingin mendengarkan langsung beberapa agenda penting salah satunya program pembelajaran tatap muka. Dan kami melihat Bengkulu jauh lebih siap dari pada daerah lain. Artinya Bengkulu ketika kami melaksanakan Rakor dengan Kementerian Agama dengan BNPB, Insyaallah akan bisa dijadikan contoh kesiapan tatap muka,\" terang Yandri Susanto. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, pertemuan dilakukan untuk membahas persiapan sekolah tatap muka bagi madrasah, pondok pesantren maupun sekolah umum pada kondisi pandemi Covid-19. Dalam pertemuan tersebut juga Pemrov Bengkulu menyampaikan beberapa aspirasi kepada tim Komisi VIII DPRD. Diantaranya, pembangunan STKS regional Sumatera dengan meminta dukungan komisi delapan agar bisa diwujudkan. “Yang ketiga ini usulan lama aspirasi besar Bengkulu terkait dengan embarkasi haji. Kita minta betul dukungan dari Kemenag selaku juga mitra kerja Komisi VIII karena anggaran kita cukup besar terkuras untuk biaya pengangkutan jemaah dari Bengkulu ke Padang yang selama ini terjadi. Supaya nanti kita minta di dukung untuk anggutan jamaah haji bisa langsung dari Jeddah ke bandara Fatmawati,” kata Rohidin. Oleh karena itu lanjut Gubernur Rohidin, aktifitas pembelajaran tatap muka di sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu akan terus dilaksanakan. Tentunya dengan pembagian dan pembatasan jumlah siswa 50 persen di sekolah dan penerapan prokes ketat serta pengawasan dari pihak sekolah juga ditingkatkan. \"Dari Komisi VIII ini terkait dengan kesiapan sekolah tatap muka baik madrasah, pesantren maupun sekolah umum. Dan kita menyatakan kalau Bengkulu siap, karena sejak Februari kita sudah memulai dengan kapasitas 50 persen,\" jelas Gubernur Rohidin. Sementara itu, dalam pertemuan Tim Komisi VIII DPR RI ini, juga dilaksanakan penyerahan bantuan DPR RI dan Kemensos RI untuk Penanganan Korban Bencana Alam di Provinsi Bengkulu senilai 590 juta rupiah lebih.Selanjutnya penyerahan bantuan dari BNPB berupa Masker KF94 10.000 pcs, Medical Face Mask 15.000 pcs dan Hand Sanitizer 25 jerigen serta pertukaran cinderamata antara Pemprov Bengkulu dan Komisi VIII DPR RI.(ken)