BGN Aktifkan 980 Dapur MBG di 16 Provinsi, Sudaryono Peringatkan Dugaan Calo

BGN Aktifkan 980 Dapur MBG di 16 Provinsi, Sudaryono Peringatkan Dugaan Calo

BGN Aktifkan 980 Dapur MBG di 16 Provinsi, Sudaryono Peringatkan Dugaan Calo--

 

NASIONAL – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengaktifkan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.

Aktivasi tersebut dilakukan secara serentak di 16 provinsi yang mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Kegiatan dipusatkan di Aceh Besar, Provinsi Aceh, Rabu (14/10/2026).

Kepala BGN, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan aktivasi ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa pada pekan sebelumnya, ketika sebanyak 480 SPPG di wilayah Indonesia bagian timur diaktifkan.

“Di minggu yang lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T dan tinggi sekali. Dilanjutkan kemudian di minggu ini kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan dan Pulau Sumatera. Totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi, pusatnya di Aceh Besar, Provinsi Aceh,” ungkap Sudaryono.

Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 unit berada di wilayah Sumatera. Sementara itu, 289 SPPG lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali.

Seluruh unit tersebut berada di kawasan 3T maupun daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Aktivasi ini diharapkan memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Kepala BGN Tegaskan Tidak Ada Calo Aktivasi SPPG

Selain mengumumkan aktivasi dapur MBG, Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai oknum yang mengaku dapat membantu proses aktivasi SPPG dengan meminta sejumlah uang.

Ia menegaskan, proses aktivasi dilaksanakan melalui sistem dan mekanisme resmi yang telah ditetapkan BGN. Menurutnya, tidak ada pihak yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai perwakilan BGN dalam proses tersebut.

“Kami tidak mengotorisasi siapa pun, kami tidak memerintahkan siapa pun. Semuanya dilaksanakan by system, tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN atau mengatasnamakan BGN Pusat yang kemudian menjajakan jasa dan meminta imbalan. Tidak ada!” tegas Sudaryono.

Ia mengungkapkan, BGN telah menerima laporan mengenai sejumlah oknum yang diduga menawarkan bantuan aktivasi SPPG dengan meminta pembayaran hingga ratusan juta rupiah.

Sudaryono menyebut laporan tersebut antara lain berasal dari Cilacap dan beberapa wilayah lainnya. Namun, dugaan praktik tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang.

“Kami sudah menemukan beberapa oknum di Cilacap, di beberapa wilayah yang lain, itu kemudian minta uang Rp100 juta, Rp200 juta, Rp150 juta. Saya minta, jika ada segera foto, Anda minta buktinya, laporkan kepada pihak berwajib,” ujarnya.

 

Sumber: