Wamen ATR/BPN: Integrasi Data Tanah, Tata Ruang, dan Nilai Ekonomi Jadi Kunci Pembenahan Pertanahan

 

 

 

JAKARTA– Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya integrasi data hak atas tanah, Tata Ruang, dan nilai tanah untuk mendukung tata kelola pertanahan yang lebih terpadu dan transparan.

 

Hal tersebut disampaikan Ossy saat menjadi pembicara utama (*keynote speaker*) dalam Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Kamis (8/10/2026), secara daring.

 

Dalam seminar bertajuk *Peran Penilai dalam Solusi Permasalahan Tata Ruang dan Wilayah, Kesenjangan Data Nilai Tanah, dan Kepentingan One Map Policy* tersebut, Ossy menjelaskan bahwa data pertanahan perlu terhubung dalam satu ekosistem agar informasi mengenai status hak, pemanfaatan ruang, infrastruktur, hingga nilai ekonomi tanah dapat diakses secara selaras.

 

“Ketika kita memiliki satu peta tanah, kita mengetahui status haknya, kita mengetahui pemanfaatannya, rencana tata ruangnya, infrastrukturnya, serta informasi mengenai nilai tanahnya secara sama. Inilah yang kita sangat harapkan. Dari One Map menjadi One Parcel, dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem,” ujar Ossy.

 

Menurutnya, integrasi data menjadi penting karena informasi mengenai hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah masih kerap tersimpan dalam sistem serta basis data yang berbeda. Padahal, seluruh informasi tersebut berkaitan langsung dengan bidang tanah yang sama.

 

Persoalan ini juga berkaitan dengan dinamika perubahan nilai tanah. Perubahan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, maupun kebijakan tata ruang dapat memengaruhi nilai ekonomi suatu bidang tanah, meskipun lokasi dan luasnya tidak berubah.

Sumber: