Seluma Emas Vs Seluma Cemas! Perang Narasi di Medsos, Soroti Kinerja Bupati Seluma

 

Seluma, Radarseluma.disway.id – Media sosial tengah diramaikan dengan munculnya berbagai narasi terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Seluma. Beberapa hari terakhir, beredar sebuah desain digital yang menampilkan kritik terhadap kepemimpinan Bupati Seluma Teddy Rahman dengan narasi "Banyak Seremoni Tapi Minim Prestasi, Seluma Emas Berganti Seluma Cemas".

 

BACA JUGA:4 Calon Pemimpin Seluma Berikutnya, Banyak Incar Pasangan Teddy

BACA JUGA: Pemulangan Jemaah Haji Mulai 1 Juni Sampai 30 Juni

Desain yang disebut-sebut berasal dari kelompok masyarakat tersebut memuat sejumlah kritik mengenai kondisi infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, hingga program pembangunan yang dinilai belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Menanggapi narasi yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Seluma melalui akun resmi Media Center Kabupaten Seluma kemudian mengunggah infografis yang berisi capaian pembangunan dan keberhasilan selama satu tahun kepemimpinan Bupati Teddy Rahman.

Dalam unggahan tersebut, Pemkab Seluma menegaskan bahwa pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Sejumlah program ditampilkan sebagai capaian, di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, program Inpres Jalan Daerah, rehabilitasi irigasi, pembangunan batalyon, peningkatan pelayanan publik, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, hingga inovasi dan digitalisasi pemerintahan.

Namun, unggahan tersebut juga menuai perhatian publik. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah dicantumkannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari capaian pemerintah daerah. Padahal, program tersebut merupakan program nasional yang digagas dan didanai oleh pemerintah pusat serta dilaksanakan secara nasional di berbagai daerah.

 

BACA JUGA: Rumah Warga Penago Baru Seluma Nyaris Ludes Dilalap Si Jago Merah, Diduga Arus Pendek

Pengamat menilai, kritik yang muncul di ruang publik semestinya dapat dijadikan bahan evaluasi dan motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Perbedaan pandangan antara pihak yang mengkritik dan pemerintah daerah merupakan hal yang lumrah dalam dinamika demokrasi.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki hak untuk menyampaikan capaian dan keberhasilan yang telah dilakukan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik.

 

Sumber: