Wamen ATR/BPN Apresiasi Peran MAPPI Jaga Integritas Sistem Penilaian Tanah Nasional

 

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi narasumber dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Senin (23/02/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya peran MAPPI sebagai penjaga integritas sistem penilaian tanah nasional.

Menurut Ossy Dermawan, MAPPI telah menunjukkan konsistensi dalam menjaga standar, etika, serta kualitas profesi penilai di Indonesia. Ia menilai keberadaan organisasi profesi yang kuat sangat dibutuhkan guna memastikan sistem penilaian berjalan transparan, akuntabel, dan profesional.

“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi, serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Ossy.

Webinar bertajuk “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan RI, serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan tersebut diikuti anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah di Indonesia.

Ossy menilai forum ilmiah seperti ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penilaian pertanahan. Ia berharap diskusi yang berlangsung dapat melahirkan rekomendasi konstruktif sebagai referensi dalam penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

“Webinar ini merupakan bentuk perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas SDM penilai pertanahan. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi tambahan wawasan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” tuturnya.

Dalam paparannya, Wamen ATR/Waka BPN juga menyoroti sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam praktik penilaian, termasuk potensi kesalahan teknis dan risiko hukum yang dapat dihadapi para penilai. Ia menekankan pentingnya penerapan standar profesional secara konsisten serta penguatan sistem mitigasi risiko dalam setiap proses penilaian.

BACA JUGA:Semua Kantor di Seluruh Indonesia Tetap Buka Saat Ramadan, Warga Masih Bisa Urus Pertanahan di Hari Libur

BACA JUGA: Box MCB di Rumah Dinas Bupati Bengkulu Selatan Terbakar, Sempat Buat heboh

 

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus memiliki landasan teknis yang kuat serta dapat diterima secara luas oleh berbagai pihak.

“Kami dari pemerintah, Kementerian ATR/BPN, berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, serta penguatan sistem yang semakin terintegrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut baik dukungan dari Kementerian ATR/BPN. Ia menegaskan komitmen MAPPI untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga guna menciptakan ekosistem penilaian yang sehat dan profesional.

Menurut Wahyu, perlindungan terhadap profesi penilai bukan hanya menjadi kepentingan internal organisasi, melainkan juga menyangkut kepentingan publik secara luas. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi profesi penilai di Indonesia.

Sumber: