Honorer Dirumahkan, Andika: Ini Skema Kebohongan yang Disusun Rapi

 

PEMATANG AUR, Radarseluma.disway.id – Wacana merumahkan ribuan tenaga honorer di Kabupaten Seluma menuai penolakan keras dari Forum PPPK Tahap II. Ketua Forum PPPK Tahap II Seluma, Andika Pranata, menilai kebijakan tersebut sarat persoalan dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas.

BACA JUGA:Tais Tanpa Hujan dan Perbaikan, Namun Pemadaman Listrik Berulang Terjadi di Pasar Tais

BACA JUGA:Bumi Penuh Kekacauan dan Kedzaliman: Isyarat Kiamat Besar Saat Keadilan Lenyap dan Manusia Kehilangan Nurani

Andika menyebut, ribuan honorer yang saat ini terancam dirumahkan telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan sejak era awal Kabupaten Seluma dipimpin Murman Efendi. Namun, nasib mereka justru terancam oleh kebijakan yang dinilainya diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

“Ini seperti skema kebohongan yang disusun sangat rapi. Teman-teman honorer sudah mengabdi lama, tapi dengan mudahnya dibuat keputusan tanpa memikirkan dampaknya. Akan ada pengangguran ribuan orang,” tegas Andika, Selasa (30/13) saat dihubungi Radar Seluma via whatapps.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga akan mempersempit peluang kerja bagi lulusan baru di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Ia mempertanyakan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap keberlanjutan hidup para honorer yang terdampak.

BACA JUGA:Bupati BS Inginkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Masyarakat Sejahtera

Andika juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai enggan membuka ruang dialog. Ia mengaku telah meminta diskusi secara terbuka, namun tidak mendapatkan respons yang baik.

“Kami minta ruang diskusi, tapi malah kabur-kaburan dan tidak mau bertemu. Padahal ini menyangkut nasib ribuan orang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andika menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Ia juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Seluma bertanggung jawab atas validitas data honorer yang telah dimasukkan sejak tahun 2022.

“Jangan ada alasan pimpinan baru. BKPSDM itu bukan individu, tapi sebuah instansi yang sudah ada sejak awal Seluma menjadi kabupaten. Data yang kami masukkan harus dipertanggungjawabkan,” katanya.

Terkait dugaan adanya honorer “siluman”, Andika mendorong dilakukan audit besar-besaran terhadap seluruh data tenaga honorer. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Inspektorat dan mendapatkan informasi bahwa data honorer dinyatakan lengkap dan diakui oleh pimpinan.

“Seharusnya pimpinannya yang diaudit besar-besaran. Biar jelas mana yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya titip data,” tegasnya.

Sumber: