Optimalkan PAD Seluma, Bupati Minta Pendampingan Kajari

"Selain itu, kita juga meminta pendampingan terkait PAD, sehingga langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan pendapatan daerah tetap berada dalam koridor hukum," ujarnya.

 

Menurutnya, optimalisasi PAD merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, diperlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

 

Teddy juga menekankan pentingnya peran kejaksaan melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam kapasitas tersebut, kejaksaan memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lain kepada pemerintah daerah.

 

"Peran kejaksaan sebagai JPN sangat kami butuhkan, terutama dalam memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum terhadap kebijakan yang akan diambil," terangnya.

 

BACA JUGA:Demi Keselamatan Pengguna Jalan, Satlantas Polres Seluma Lakukan Penertiban Truk ODOL

BACA JUGA: 7 Orang Tewas di Kecelakaan Kereta Api Bekasi, Ada yang Terjepit

Pendampingan hukum dari kejaksaan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan hubungan antara Pemkab Seluma dan Kejari Seluma semakin solid dan berkelanjutan. Sinergi yang terjalin diyakini mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.(ctr)

Sumber: