Pemangkasan TPP ASN Seluma Dinilai Berisiko, DUMI Ingatkan Potensi Gagal Bayar Pinjaman

Menurut Anton, mayoritas ASN Seluma yang menjadi nasabah DUMI mengajukan pinjaman dengan nilai besar, rata-rata mencapai Rp 100 juta per orang. Dengan komitmen angsuran bulanan yang ketat dan bergantung pada TPP, penurunan pendapatan tentu memperbesar risiko munculnya tunggakan.

 

"Dengan nilai kredit yang tinggi, potensi risiko jelas ada, terutama bagi ASN yang tidak memiliki sumber pendapatan tambahan di luar gaji dan TPP," ujarnya.

 

Anton juga menekankan bahwa, keterlambatan angsuran tidak hanya menimbulkan beban administrasi. Akan tetapi juga bisa berdampak lebih jauh pada catatan keuangan nasabah. Jika keterlambatan berulang, ASN dapat tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang akan menyulitkan mereka saat mengajukan kredit di masa mendatang.

 

Untuk mencegah risiko tersebut, DUMI menyarankan agar ASN mulai menyiapkan talangan atau sumber dana cadangan guna memastikan angsuran tetap berjalan sesuai jadwal.

 

"Mencari talangan ketika TPP terpangkas adalah langkah yang tepat untuk menghindari tunggakan. Jika sampai terkena SLIK OJK, itu tentu akan merugikan nasabah sendiri dalam jangka panjang," jelasnya.

 

Meski memahami kondisi pegawai, DUMI menegaskan bahwa mekanisme pembayaran kredit tetap mengacu pada perjanjian awal. Tidak ada relaksasi, perubahan skema, maupun penyesuaian angsuran akibat pemangkasan TPP.

 

BACA JUGA: Kiai Miftah Ditujuk Sebagai Ketum PBNU Pengganti Gus Yahya

BACA JUGA:Sudah 7 Triliun Insentif Pemerintah untuk Otomotif dalam 2 Tahun Terakhir, Ini Hasilnya

"Skema pembayaran tetap sesuai akad. Tidak ada perubahan meski penghasilan ASN berkurang. Karena itu, masing-masing nasabah harus menyesuaikan diri," tegasnya.

Sumber: