Polemik Seleksi PPPK Tahap II, Audiensi dengan Bupati Gagal, Perwakilan Honorer Alihkan Harapan ke DPRD
Honorer masuk data PPPK tahap 2 minta bertemu bupati--
Selum, Radarseluma.Disway.id- Polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Kabupaten Seluma terus bergulir. Sejumlah perwakilan tenaga honorer yang telah masuk dalam daftar calon PPPK Tahap II kembali berkumpul untuk melakukan audiensi di ruang rapat Bupati Seluma. Pada Rabu, 2 Juli 2025 siang. Namun, rencana pertemuan tersebut kembali batal karena Bupati Seluma berhalangan hadir.
BACA JUGA: Bupati Seluma Akui Pemda Kewalahan Bayar Gaji Pegawai
BACA JUGA:Plt DP3APPKB Seluma Mundur, Sekda: Sudah Tunjuk Plt Baru
Situasi ini membuat para calon PPPK Tahap II kecewa. Mereka yang sebelumnya telah berharap dapat menyampaikan langsung berbagai persoalan dan keluhan terkait hasil seleksi PPPK kepada Bupati, harus kembali mengubur harapan tersebut. Menurut mereka, audiensi ini sangat penting sebagai bentuk upaya mencari kejelasan atas ketidakpastian status mereka.
Ketua Koordinator Calon PPPK Tahap II, Andika Pranata menyampaikan bahwa, pihaknya sangat menyayangkan batalnya pertemuan yang sebelumnya telah dijadwalkan. Dirinya menyebutkan, para tenaga honorer telah menunggu cukup lama untuk dapat berdialog langsung dengan pemimpin daerah mereka.
"Kalau untuk audensi hari ini dapat dikatakan batal, karena Bupati tidak ada ditempat. Kami sangat berharap bisa bertemu langsung dengan Bupati agar bisa menyampaikan persoalan kami. Tapi sayangnya, audiensi hari ini kembali gagal. Kami merasa seperti tidak dihargai," sampainya.
Dirinya juga menambahkan bahwa, pihaknya dan rekan-rekan honorer lainnya tidak akan tinggal diam. Sebagai langkah lanjutan, mereka berencana untuk menggelar audiensi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma, pada Senin pekan depan. Dirinya berharap kepada DPRD Kabupaten Seluma nantinya dapat menjadi jembatan aspirasi agar Pemkab Seluma segera mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan polemik ini.
"Jika Pemerintah Kabupaten belum bisa memberikan kejelasan, maka kami akan mendorong DPRD untuk turun tangan. Kami butuh kepastian, karena ini menyangkut masa depan dan hak kami sebagai tenaga honorer yang sudah lama mengabdi," ujarnya.
Sumber:
- Share:
