Sejak 2022, Pemda Seluma Sudah Punya 1.500 PPPK, Beratkan Keuangan Daerah
Sekda Seluma--
Seluma, Radarseluma.Disway.id– Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seluma, Dedy Ramdhani, mengungkapkan bahwa saat ini sampai dengan tahun 2025, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah aktif sebanyak 1.500 orang. Hal ini menurutnya sangat membebani keuangan daerah dan sudah banyak dampaknya.
BACA JUGA:Hindari Pembuatan Sertifikat Tanah Melalui Calo. Ini Pernyataan Resmi BPN Seluma!
BACA JUGA:Toyota Avanza Mobil Desain Canggih dan Mewah Populer di Pasar Otomotof di Indonesia
Rekrut PPPK ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 yang lalu. Yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga guru.
"Saat ini jumlah tenaga PPPK di Kabupaten Seluma yang sudah aktif sekitar 1.500 orang. Sejak penerimaan dari tahun 2022 lalu. Belum lagi ditambah dengan tenaga PPPK formasi tahun 2024 yang sudah lulus tahap I sebanyak 581 orang," ungkap PJ Sekda.
Pj Sekda Kabupaten Seluma Deddy Ramdhani mengatakan jumlah tersebut belum ditambah dengan 581 tenaga PPPK tahap I yang sudah dinyatakan lulus dan akan menerima SK dari Bupati Seluma pada Oktober ini.
Hal inilah yang menjadi salah satu alasan panitia seleksi daerah (Panselda) mengusulkan agar Bupati Seluma membatalkan pelaksanaan seleksi tenaga PPPK tahap II formasi tahun 2024.
"Jadi ini salah satu alasan panselda mengusulkan Bupati Seluma agar membatalkan seleksi tenaga PPPK tahap II. Karena melihat kemampuan keuanhan daerah. Dimana jika dilanjutkan, maka anggaran tidak mampu lagi untuk membayar gaji pegawai," sambungnya.
Meski demkian, Pemkab Seluma tetap akan mencarikan solusi yang terbaik terkait masalah ini. Ia juga menyebut terkait rencana pembatalan seleksi PPPK ini belum final, karena keputusan ada ditangan Bupati Seluma.
BACA JUGA:Menyusun Resolusi Islamiah di Tahun Baru Hijriyah: Menjadi Pribadi yang Lebih Taat dan Bermanfaat
BACA JUGA:Audiensi Wali Kota Bekasi, Menteri Nusron Tekankan Kerja Sama untuk Percepat Sertipikasi Aset Pemkot
"Saat ini kami masih mencari solusi yang terbaik. Tapi yang jelas rencana pembatalan ini belum final. Karena belum ada keputusan bupati," tegas Pj Sekda.
Sumber:
- Share:
