Pengacara Anton dan Kayun Ajukan Banding ke PN Tais

 

"Jadi, apa yang dialami Anton dan Kayun, sesungguhnya bukan perbuatan pidana karena tanahnya ini milik masyarakat adat yang dikuasai, dikelola dan dirawat mereka sejak puluhan tahun," Sambungnya.

 

Selain itu, klaim perusahaan wilayah tersebut milik Hak Guna Usaha (HGU), nyatanya lahan-lahan itu dikelola dan dirawat oleh masyarakat adat secara rutin dan berlangsung lama. Ini ditandai dengan masih adanya sisa tanam tumbuh berupa tanaman kopi dan lainnya yang sudah berusia tua.

 

"Prinsipnya keberatan, meskipun hanya sedetik divonis bersalah melakukan pencurian. Ini soal keadilan dan hak masyarakat adat yang sudah direbut. Praktik diskriminasi dan intimidasi pada masyarakat adat harus dihentikan," Jelasnya.

BACA JUGA:DPRD Seluma Desak Inspektorat Usut Honorer Siluman Seterbuka Mungkin

BACA JUGA: BPD yang Lulus Seleksi PPPK di Seluma, Segera di PAW

Perlu diingat kembali, Masyarakat adat Serawai Semidang sakti yang bermukim di Desa Pering Baru, Seluma. Mereka bercocok tanam padi sawah dan darat serta berladang kopi, durian dan lainnya semenjak tahun 1800

 

Namun pada tahun 1986, wilayah mereka kemudian dinyatakan sebagai tanah negara dan diperuntukkan untuk usaha perkebunan sawit. Mereka yang berladang dan tinggal di daerah itu pun diusir paksa. Beberapa diiming-imingi bahwa tanah mereka hanya dipinjam.

 

Sejak itu, konflik pun bermunculan. Masyarakat adat yang merasa tak pernah mendapatkan persetujuan atas perkebunan sawit di wilayah adat mereka terus memprotes dan berjuang. Sejumlah masyarakat dipenjara bahkan ada yang tertembak, meskipun demikian masyarakat terus berladang dan merawat tanahnya, mereka juga mengajukan perlawanan ke kementerian, Badan Pertanahan Nasional dan lainnya.

 

Sampai dengan tahun 2012, berdasar hasil pengukuran ulang oleh BPN memang ditemukan ada kelebihan luas HGU milik PTPN IV Regional VII di Desa Pering Baru. Namun demikian, hasil itu tak menjadi perhatian oleh pemerintah setempat.

Sumber: