Perihal Ini, Puluhan Honorer Satpol PP dan Damkar Ngadu ke DPRD Seluma

 

"Jadi kami ke sini untuk minta tolong untuk keluarkan gaji kami, yang ke dua keluarkan SK kami, kami mau masi ingin kerja seperti biasa, apa bedanya kami dengan yang lain " sampainya.

BACA JUGA:Kunjungi PT MSS, Panja PAD Temukan Jawaban Sama Seperti Perusahaan Lainnya

BACA JUGA:Kisah Nyata: Dari Pelayan Warung ke Perempuan Bayaran

Terpisah, zetman anggota DPRD Kabupaten Seluma meminta kepada Pemerintah Daerah harus memberikan kejelasan terkait hal ini, jangan menambah angka pengangguran. Dasar pemecatan secara tidak langsung honorer satpol dan Damkar haruslah dilandasi dengan regulasi yang saat ini berlaku, Perda, perbup haruslah jelas.

 

"Pemerintah daerah harus jelas menanggapi honorer ini, Jangan menambah angka pengangguran, regulasi harus jelas, " Jelasnya.

 

Pasrul Hamidi anggota DPRD Seluma turut mengatakan, berkenan dengan nasib honorer di Kabupaten Seluma terkhususnya honorer Pol-PP dan Damkar, pemerintah harus lah bersikap bijaksana, serta mematuhi aturan perda, perbub yang saat ini berlaku.

 

"Berkenaan dengan gaji, SK, ataukah ada aturan yang mengikat dengan adanya kepala Daerah yang baru ini, apa ada kaitannya dengan kondisi keuangan Daerah saat ini, nanti kita panggil lagi,Dinas terkait juga kita panggil, " tutupnya. (ndo) 

 

 

Sumber: