Bupati dan DPRD Seluma ke Kemendagri, Berikut Bahasan Lengkapnya

Selain Bupati, Ketua Komisi I DPRD Seluma, Hendri Satrio juga jelasakan bahwa diskusi berlangsung kurang lebih selama satu jam penuh, membahas berbagai macam persoalan tentang keuangan daerah. Diketahui Defisit anggaran yang cukup besar dan juga terhutangnya Pemkab Seluma pada tahun anggaran 2024 lalu, diberbagai bidang. Semuanya sudah dikonsultasikan bersama Wamendagri dan Dirjen bina Keuangan Daerah.

 

" Terkait kelulusan PPPK yang diduga honorer siluman dan mal administrasi sudah disinggung dalam pertemuan kami dengan Wamendagri, dan hasil pertemuan mengharapkan adanya sinergi antara Bupati dan DPRD Seluma dan kemudian mengevaluasi serta mempelajari semua persoalan di Kabupaten Seluma" sampai Hendri.

 

Lanjutnya, Pihak Kementrian mengharapkan Bupati dan DPRD Seluma bersinergi, untuk mengevaluasi dan mempelajari hal-hal persoalan yang berkemungkinan membuat kebocoran APBD dan pembengkakan keuangan daerah. 

BACA JUGA:Senyum Manis yang Mengerikan! 5 Rekomendasi Game Horor Bertema Badut Paling Mengerikan

BACA JUGA:Waduh! 2 Pabrik Sepatu di Tangerang PHK 3.500 Pekerja, Tutup!

 

Sehingga terkait persoalan di Kabupaten Seluma yang tengah kacau seperti saat ini bisa dikaji ulang lagi karena sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025, terkait efisiensi anggaran.

 

" Intinya Bupati bersama DPRD Seluma siap bersinergi menindaklanjuti terkait persoalan-persoalan khususnya menyangkut keuangan daerah, dan untuk mengevaluasi dan mempelajari hal-hal persoalan yang berkemungkinan membuat kebocoran APBD dan pembengkakan keuangan daerah. " sampainya. 

 

Kondisi keuangan Kabupaten Seluma saat ini sedang mengalami tekanan berat. Selain defisit anggaran, pemerintah daerah juga harus menghadapi tunggakan pembayaran Universal Health Coverage (UHC) BPJS yang mencapai miliaran rupiah. Belum lagi proyek infrastruktur yang belum terbayar dengan nilai lebih dari Rp20 miliar.

 

Tak hanya itu, Pemkab Seluma juga harus menyesuaikan penggunaan anggaran setelah adanya kebijakan efisiensi dari Kementerian Keuangan. Pemerintahan Tedyy Rahman dan Wakil Bupati Gustianto kini berhadapan dengan warisan utang dari pemerintahan sebelumnya yang diperkirakan mencapai lebih puluhan miliar.(ndo)

Sumber: