Sederet Pemimpin Kota Bengkulu dari Masa ke Masa: Dari Kotapraja, Kotamadya, hingga Era Otonomi

10. Drs. H.A. Razie Jachya (Maret–Oktober 1992) – Walikotamadya KDH Tk. II Bengkulu.

11. Drs. Chairul Amri Z. (1992–2002) – Walikotamadya KDH Tk. II Bengkulu (berlangsung hingga awal era otonomi daerah).

12. H.A. Chalik Effendie (2002–2007) – Wali Kota Bengkulu (era UU Pemda pascareformasi).

13. H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. (2007–2012) – Wali Kota Bengkulu.

14. Drs. H. Sumardi, M.M. (17 Nov 2012–21 Jan 2013) – Penjabat (Pj.) Wali Kota Bengkulu.

15. H. Helmi Hasan, S.E. (21 Jan 2013–21 Jan 2018) – Wali Kota Bengkulu.

16. H. Budiman Ismaun, M.Pd. (22 Jan–24 Sep 2018) – Pj. Wali Kota Bengkulu.

17. H. Helmi Hasan, S.E. (Sep 2018–Sep 2023) – Wali Kota Bengkulu (periode kedua).

18. Ir. Arif Gunadi, M.Si (Sep 2023–Feb 2025) – Pj. Wali Kota Bengkulu (mengisi kekosongan pasca berakhirnya masa jabatan Helmi Hasan).

19. Dr. Dedy Wahyudi, S.E., M.M. (20 Feb 2025–sekarang) – Wali Kota Bengkulu periode 2025–2030, dilantik serentak di Istana Negara; berpasangan dengan Ronny P.L. Tobing sebagai wakil wali kota. (Keterangan pelantikan dan aktivitas pemerintahan awal periode 2025 terekam pada kanal resmi/berita lokal).

BACA JUGA:Keberagaman Suku di Provinsi Bengkulu: Warisan Budaya yang Menyatu dengan Alam dan Sejarah

Sejak Kapan Menjadi Kotamadya?

Berdasarkan rangkaian regulasi, status Kota Bengkulu sebagai “Kotamadya Daerah Tingkat II” mengemuka sejak pembentukan Provinsi Bengkulu (1967) dan konsolidasi kelembagaan di awal 1980-an. PP No. 41/1982 mendefinitifkan pembagian Kecamatan awal di dalam kotamadya, sementara PP No. 46/1986 menata kembali batas wilayah Kotamadya DT II Bengkulu berikut relasi batas dengan Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan. Dengan kata lain, era “Kotamadya” untuk Kota Bengkulu berlangsung kuat sejak akhir 1960-an/awal 1980-an hingga nomenklatur “kota” berlaku luas pada era otonomi daerah.

Bentuk Geografis Kota Bengkulu (Ringkas & Penting)

Kota Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatra, menghadap Samudera Hindia (Samudera Indonesia), pada sekitar 3°45’–3°59’ LS dan 102°14’–102°22’ BT. Luas wilayah total sekitar 539,3 km² (daratan ±151,7 km² dan perairan ±387,6 km²). Bentang lahannya relatif datar–agak landai (sekitar 98% area berada pada kemiringan 0–15%), dengan ketinggian berkisar 0–50 mdpl; kondisi ini menjadikan dinamika pesisir seperti abrasi sebagai isu ekologis penting. Iklimnya tropis basah (tipe A) dengan suhu rata-rata maksimum ~29–30°C, kelembapan 81–91%, dan curah hujan bulanan ~200–600 mm.

Kilas Refleksi Kepemimpinan

Menarik dicatat, fase Kotapraja (1945–awal 1970-an) menandai peletakan dasar pemerintahan Kota pasca kemerdekaan. Fase Kotamadya DT II (1975–akhir 1990-an) beririsan dengan program penataan wilayah (PP 41/1982, PP 46/1986) dan pembenahan kelembagaan membawa perluasan area dan restrukturisasi kecamatan. Memasuki era otonomi, pemilihan langsung dan akuntabilitas publik kian menguat; periodisasi Walikota menjadi semakin jelas (5 tahunan), dengan penjabat (Pj.) mengambil peran saat terjadi kekosongan jabatan. Transisi 2023–2025 adalah contoh mutakhir: Pj. Wali Kota Arif Gunadi menambal kekosongan pasca berakhirnya masa jabatan sebelumnya hingga Wali Kota Dedy Wahyudi dilantik dan mulai menggulirkan agenda kerja 2025–2030.

Dari penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa sejak kepemimpinan Kota Bengkulu menggambarkan kesinambungan dan adaptasi. Dari Hamzah Sa’ari di era Kotapraja, melalui figur-figur Kotamadya seperti Z. Thabri Hamzah dan Sulaiman Effendi, hingga pemimpin era otonomi seperti Ahmad Kanedi dan Helmi Hasan, masing-masing periode mengukir capaian dan tantangan berbeda. Penegasan status Kotamadya sejak pembentukan Provinsi Bengkulu (1967) dan penataan wilayah (awal 1980-an) menjadi pilar penting yang mengantar kota ini ke format kelembagaan modern. Kini, tongkat estafet berada di tangan Wali Kota Dedy Wahyudi (2025–2030) yang memulai periode dengan agenda penataan birokrasi dan layanan publik, melanjutkan fondasi yang dibangun para pendahulu.

Sumber: