Deretan Pemimpin Bengkulu dari Masa ke Masa: Dari Pejabat Gubernur Awal Pemekaran Hingga Helmi Hasan

Deretan Pemimpin Bengkulu dari Masa ke Masa: Dari Pejabat Gubernur Awal Pemekaran Hingga Helmi Hasan

Radarseluma.disway.id - Deretan Pemimpin Bengkulu dari Masa ke Masa: Dari Pejabat Gubernur Awal Pemekaran Hingga Helmi Hasan--

Reporter: Juli Irawan Radarseluma.disway.id - Provinsi Bengkulu resmi berdiri sebagai daerah otonom pada tahun 1968 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968. Sebelum pemekaran, Bengkulu merupakan bagian dari Provinsi Sumatra Selatan. Perjuangan masyarakat Bengkulu untuk memiliki provinsi sendiri bukanlah perkara singkat. Semangat besar itu lahir dari keyakinan bahwa Bengkulu memiliki potensi luar biasa, baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kekayaan budaya dan sejarah.

Momen pemekaran ini menjadi tonggak sejarah penting, di mana untuk pertama kalinya roda pemerintahan di Bengkulu dipimpin oleh para pejabat gubernur yang ditunjuk langsung pemerintah pusat. Mereka bukan hanya mengisi kekosongan jabatan, tetapi juga membangun pondasi pemerintahan, struktur birokrasi, dan arah pembangunan daerah. Setelah masa itu, barulah Bengkulu memiliki gubernur definitif yang dipilih untuk memimpin secara penuh.

Sejak awal pemekaran hingga kini, setiap periode kepemimpinan diwarnai dengan tantangan berbeda. Dari era pembangunan infrastruktur dasar hingga zaman modernisasi dan digitalisasi, semua pemimpin meninggalkan jejaknya masing-masing. Berikut deretan pejabat gubernur dan gubernur Bengkulu dari masa ke masa.

Pejabat Gubernur Awal Pemekaran Bengkulu (1968–1979)

1. Suprapto (1968–1968)

Sebagai pejabat gubernur pertama Bengkulu, Suprapto diberi amanah untuk mengawali terbentuknya Provinsi Bengkulu. Dalam masa singkatnya, ia memimpin proses transisi administrasi dari Sumatra Selatan ke Bengkulu, sekaligus merintis pondasi awal birokrasi pemerintahan daerah.

2.Soebrantas (1968–1970)

Melanjutkan kepemimpinan, Soebrantas fokus menyiapkan organisasi perangkat daerah, membangun kantor pemerintahan, serta menyediakan layanan dasar masyarakat.

3.M. Syukur (1970–1972)

Di masa kepemimpinan M. Syukur, perhatian utama diarahkan pada pembangunan jaringan jalan penghubung. Upaya ini penting agar Bengkulu lebih terhubung, mengingat kondisi geografis yang cukup menantang.

4.H. A. Razie Yahya (1972–1978, pejabat)

Sebelum menjadi gubernur definitif, Razie Yahya pernah menjabat sebagai pejabat gubernur. Fokusnya adalah memperkuat infrastruktur kelistrikan, memperluas jaringan penerangan, serta mulai memperkenalkan potensi pariwisata Bengkulu.

Para pejabat inilah yang menjadi pionir, meletakkan dasar bagi roda pemerintahan provinsi baru. Dengan keterbatasan sumber daya, mereka tetap berhasil membangun pondasi awal Bengkulu yang kini berkembang menjadi provinsi mandiri.

BACA JUGA:Pakaian Adat Pengantin Melayu Kota Bengkulu: Warisan Budaya Penuh Filosofi dalam Setiap Helai Busana

Gubernur Pertama: Zainal Abidin (1979–1989)

Sebagai gubernur definitif pertama Bengkulu, Zainal Abidin menjabat selama dua periode. Ia dikenal sebagai tokoh pembangunan infrastruktur dasar.
Prestasi penting pada masanya antara lain:

• Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan (kopi, karet, cengkeh).

• Pembangunan jalan lintas barat Sumatra di wilayah Bengkulu.

• Pengembangan pendidikan menengah yang kemudian melahirkan Universitas Bengkulu.

Era Gubernur Razie Yahya (1989–1994)

Setelah sempat menjabat sebagai pejabat gubernur, Razie Yahya kembali memimpin sebagai gubernur definitif. Ia dikenal dengan promosi wisata pantai, peningkatan listrik di pedesaan, serta program pembangunan ekonomi berbasis rakyat.

Periode Gubernur Rosihan Arsyad (1994–1999)

Rosihan Arsyad memimpin di era transisi menuju reformasi. Ia memperluas akses pendidikan hingga ke pelosok dan mendorong berkembangnya perkebunan sawit serta karet.

BACA JUGA:Pesona Pakaian Adat Bengkulu: Identitas Budaya yang Perlu Dikenal Generasi Muda

Gubernur Hasan Zen (1999–2005)

Hasan Zen membawa semangat reformasi dengan menekankan transparansi birokrasi. Program pentingnya:

• Revitalisasi Bandara Fatmawati Soekarno.

• Peningkatan pelayanan publik.

• Pembangunan jalan lintas provinsi.

Gubernur Agusrin Maryono Najamudin (2005–2010)

Agusrin menjadi gubernur termuda di masanya. Fokus kepemimpinannya:

• Peningkatan kualitas guru dan beasiswa pendidikan.

• Pembangunan infrastruktur jalan.

• Modernisasi administrasi pemerintahan.

Gubernur Junaidi Hamsyah (2010–2015)

Kebijakan Junaidi menitikberatkan pada kesehatan dan pertanian. Ia memperkuat layanan puskesmas pembantu dan menggulirkan program pertanian terpadu.

Gubernur Ridwan Mukti (2016–2017)

Meski hanya sebentar memimpin, Ridwan Mukti dikenal dengan program pembangunan jalan hingga pelosok desa, dengan visi menjadikan Bengkulu lebih terkoneksi dan kompetitif.

Gubernur Rohidin Mersyah (2018–2024)

Rohidin Mersyah membawa Bengkulu ke panggung nasional. Capaian pentingnya:

• Bandara Fatmawati Soekarno berstatus internasional.

• Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Baai.

• Festival Tabut masuk kalender nasional.

• Peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan secara merata.

Gubernur Helmi Hasan (2024–Sekarang)

Terpilih melalui Pemilu 2024, Helmi Hasan hadir dengan gaya kepemimpinan merakyat. Sebelumnya, ia sukses memimpin Bengkulu sebagai wali kota dua periode.
Program prioritasnya:

• Bengkulu Bebas Jalan Rusak, meningkatkan konektivitas.

• Kartu Bengkulu Sejahtera, sebagai bantuan sosial.

• Penguatan UMKM, Nelayan, dan Petani untuk ekonomi kerakyatan.

• Digitalisasi Pelayanan Publik, agar lebih cepat dan transparan.

Dari penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa Sejarah kepemimpinan Bengkulu sejak awal pemekaran membuktikan bahwa pembangunan adalah proses panjang. Dari Suprapto yang memulai sebagai pejabat pertama, hingga Helmi Hasan yang kini memimpin, setiap tokoh memberi warna dalam perjalanan provinsi ini.

Kini, harapan masyarakat Bengkulu tertuju pada Helmi Hasan untuk membawa daerah ini lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Kepemimpinan bukan hanya soal siapa yang memegang tampuk, tetapi bagaimana menjawab tantangan zaman dan mewujudkan cita-cita rakyat di pesisir barat Sumatra ini. (djl) 

Sumber:

Berita Terkait