Mantan Sekda Seluma Irihadi, Hari Ini Diperiksa Jaksa! Tukar Guling Aset

 

SELUMA, Radarseluma.Disway.Id - Dalam penyidikan (Dik) kasus dugaan tindak pidana korupsi, dalam pembebasan lahan perkantoran Pemerintah kabupaten (Pemkab) SELUMA tahun 2009 dan 2010. Hingga pembebasan lahan perkantoran Pemkab SELUMA tahun 2011.

Hingga saat ini, tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Seluma, masih terus menjadwalkan pemeriksaan terhadap para mantan-mantan pejabat di Pemkab Seluma.

 

BACA JUGA:Toyota Luncurkan Fortuner Terbaru Siap Bersaing dengan Penawaran Diskon dan Potongan Harga

BACA JUGA:Terungkap Spesifikasi Lengkap Toyota Venturer Diesel dan Harga Innova Venturer 2024 Lebih Terjangkau

 

Seperti yang telah dijadwalkan pada Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 ini. Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Seluma. Yakni, Irihadi, SSos. Serta dua orang mantan pejabat lainnya yang juga telah diagendakan pemanggilan oleh tim penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri. Yakni, Ir Wahidin Dahlan dan Djasran Harhab yang juga telah diagendakan pemanggilan oleh tim penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri.

 

"Iya, untuk beso (Red, Hari Ini) ada tiga mantan pejabat yang juga kita panggil untuk kita mintai keterangan," singkat Kajari Seluma, Dr Eka Nugraha, SH MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Gufroni, SH MH saat dikonfirmasi Radar Seluma diruang kerjanya.

 

Dalam pemanggilan terhadap ketiga mantan pejabat Pemkab Seluma tersebut. Telah dijadwalkan pada Pukul 09.00 wib. Pemanggilan terhadap ketiga mantan pejabat Pemkab Seluma tersebut diketahui, dalam proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi, dalam pembebasan lahan perkantoran Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seluma tahun 2009, 2010 hingga pembebasan lahan perkantoran Pemkab Seluma tahun 2011.

 

Diketahui, jika mantan Sekda Pemkab Seluma, Irihadi pada tahun 2009 hingga tahun 2010 menjabat sebagai Kabag Keuangan. Serta pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt Dinas Pendapatan Pengelolaan Kauangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Sumber: