Masyarakat Harus Tahu Penarikan Barang Secara Paksa Oleh Debt Collector , Bisa Dipidanakan, Ini Aturannya!

radarseluma.com, NASIONAL - Banyaknya kasus penarikan kendaraan ataupun barang secara paksa oleh Debt Collector secara sewenang-wenang memang sering terjadi ditengah masyarakat

 

 

Diketahui,  perusahaan pembiayaan/leasing dan masyarakat sama-sama harus memahami aturan yang berlaku agar tidak saling melanggar hukum merugikan satu sama lain.

 

Kementerian Keuangan RI telah mengeluarkan aturan yang melarang perusahaan pembiayaan/leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.30/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan dikeluarkan 7 Oktober 2012.

 

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan Notaris atas Perjanjian Fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani, perusahaan pembiayaan/leasing yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam sanksi peringatan/teguran sebanyak 3 kali hingg dibekukan, dan dicabut usahanya.

 

Dalam hal ini alur yang seharusnya terjadi adalah pihak perusahaan pembiayaan/leasing melaporkan/membuat permohonan kepada pengadilan negeri dengan membawa bukti perjanjian fidusia & sertifikat pendaftaran yang sudah dibuat, lalu kasus disidangkan hingga ada putusan pengadilan sehingga kendaraan bisa di eksekusi/di sita pengadilan, dilelang oleh pengadilan, kemudian hasilnya digunakan untuk bayar hutang ke perusahaan pembiayaan/leasing dan sisanya dikembalikan ke konsumen.  

BACA JUGA:Ingat, Debt Collector Tak Bisa Tarik Paksa Kendaraan di Jalan, Lapor Polisi

BACA JUGA:Kebijakan Pengadaan CASN tahun 2024, Fokus Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Guru

Hal tersebut juga dipertegas oleh Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah telah jelas menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia.

 

Sumber: net