MCP Seluma 88%, Paling Tinggi di Bengkulu

 

PEMATANG AUR, Radar Seluma,disway,id - Saat ini Kabupaten Seluma nomor satu tertinggi nilai capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Capain yang sebelumnya dengan persentase 57% sekarang sudah meningkat ke 88%. Paling tinggi se-Provinsi Bengkulu. Di bawah Kabupaten Seluma ada Kota Bengkulu  dengan capaian MCP 85%.  

BACA JUGA:Dua Titik ZoSS di Seluma Tahun Ini Segera Dibangun

BACA JUGA:Rusak Berat 12 Mobil Desa di Seluma Bakal Dilelang

MCP sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. 

"Secara total capaian MCP kita saat ini 88%, nomor satu di Provinsi Bengkulu," kata Asisten 3 Riduan Sabrin, kemarin. 

Seperti yang diketahui MCP Korsupgah KPK memiliki 8 area intervensi, yaitu Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Tahun lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai daerah dengan jumlah terbanyak dalam hal penyelamatan aset. Pemkab setempat telah berhasil menerbitkan sertifikat aset lahan sebanyak 101 persil. Jumlah yang banyak jika dibandingkan dengan daerah lain. Namun mengingat ada 8 intevensi KPK maka keberhasilan tersebut tidak cukup membuat Kabupaten Seluma baik. 

BACA JUGA:Mitsubishi New Pajero Sport: Bocoran Spesifikasi dan Fitur Teknologi Canggih Siap Diluncurkan!

BACA JUGA: Dinkes, RSUD Tais Sampai PKK Penerima Dana Fisikal Stunting 5,7 M, PKK 500 Juta di PMD

8 area itu meliputi, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

Salah satunya yang masih lemah adalah soal APIP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perencanaan Penganggaran. 

Sehingga selain harus mempertahankan prestasi manajemen aset daerah ada banyak yang juga perlu ditingkatkan.(adt)

Sumber: