Jonaidi SP Ungkap Pilkada Akibatkan Pengalihan Anggaran

 

PEMATANG AUR - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Jonaidi, SP mengungkapkan tahun depan kebijakan dari pemerintah pusat bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat sejumlah pembangunan fisik terancam tidak bisa terlaksana. Salah satunya adalah pembangunan jalan Inggris aset Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berada di Kabupaten Seluma. 

 

BACA JUGA:Pengen Jadi Pro Player Free Fire Ini Yang Harus Kamu Lakukan!

 

 "Betul jalan Inggris ini menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi. Tetapi kita beberapa tahun terakhir sejak Covid-19 kita tidak bisa mengalokasikan pembangunannya. APBD kita turun derastis sampai Rp600 miliar. Tetapi bukan berarti infrastruktur provinsi tidak bergerak. Beberapa ruas jalan lain juga membutuhkan pembangunan. Artinya kami lakukan pola bergilir. Dulunya pernah batas Rawa Indah, kami melanjutkan lagi Padang Serai Pasar Ngalam. Untuk khusus yang jalan Inggris ini kayaknya pun tahun depan pun kuta akan kesulitan anggaran karena pemerintah pusat menetapkan biaya penyelenggara Pilkada itu sepenuhnya APBD," kata Jonaidi, kemarin. 

 

Untuk pelaksanaan Pilkada setidaknya Rp170 miliar yang akan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui APBD. "Kemarin terakhir kami rapat Banggar kurang lebih itu Rp170 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu kami akan mencoba menelisik lagi berapa anggaran yang masih bisa dialokasikan lagi untuk pembangunan jalan," sambungnya. 

 

BACA JUGA:Nama Bengkulu Berawal dari Kerajaan Sungai Serut

 

Dikatakan Jonaidi pembangunan jalan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak bisa hanya pembangunan Lapen saja. Ketika membangun jalan spesifikasinya sudah harus hotmix."Karena jalan provinsi ini besar dan luas. Penanganannya juga tidak bisa seperti jalan kabupaten. Tidak bisa hanya penetrasi. Provinsi kalau bangun jalan dia harus hotmix," tutupnya.(adt)

 

Sumber: