Reporter:
admin5131radarseluma|
Editor:
admin5131radarseluma|
Sabtu 10-09-2022,08:02 WIB
BENGKULU - Mengambil sikap adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (
BBM) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dempo Xler meminta kepala daerah dengan tidak mengambil pungutan terhadap biaya pendidikan dan kesehatan bagi kelompok rentan.
“Kenaikan harga bahan bakar minyak (
BBM) membuat naiknya sejumlah bahan pokok dan tarif jasa lainnya yang. Alhasil, tak sedikit masyarakat miskin di daerah mulai mengurangi biaya konsumsinya untuk memenuhi biaya pendidikan dan biaya primer lainnya. “ Ujar Dempo.
Menurutnya hal ini dapat mengurangi beban kelompok rentan yang memiliki perekonomian pas-pasan di tengah naiknya sejumlah bahan pokok imbas dicabutnya subisidi
BBM.
"Kami mendorong Gubernur Bengkulu mengambil kebijakan lain dengan menggratiskan biaya
sekolah dan kesehatan," kata Dempo, Jumat (9/9).
Dempo, menilai masyarakat tidak memerlukan bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT)
BBM penyaluran BLT
BBM tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Sebetulnya masyarakat tidak butuh bantuan sosial. Jika hanya ada bantuan uang tunai sekitar Rp600 ribu per keluarga penerima manfaat ditambah berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, itu malah semakin membuat masyarakat bingung," kata Dempo.
Sehingga harus ada upaya lain yang menempatkan subsidi ke pada bidang yang lebih sentral dengan masyarakat seperti
sekolah dan pelayanan kesehatan
gratis tanpa ada biaya tetek bengek.
"Itu jauh diharapkan dari pada berbagai macam bantuan," imbuhnya.
Dempo mengungkap sejauh ini pihaknya telah berupaya dalam mencegah kenaikan harga
BBM dengan berbagai cara seperti menyurati pihak kementerian terkait, mendorong lembaga DPR, hingga bermediasi dengan kepala daerah akan upaya lain.
"Jangan sampai kenaikan harga
BBM membuat angka kriminalitas di daerah meningkat akibat banyaknya masyarakat miskin yang tak berpendapatan tetap, berbuat kriminal untuk memenuhi kebutuhannya," tukas Dempo.(Ken)