Tunjangan DPRD Butuh Dana 11.5 M

PEMATANG AUR - Di tengah kemiskinan masyarakat Seluma dan tertinggal, Anggota DPRD Seluma tengah mengusulkan tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan dinas pimpinan dan anggota DPRD Seluma. Sudah diusulkan dengan angka mencapai Rp 36 Juta untuk satu bulan atau mencapai Rp 11,5 Miliar secara total pertahunnya. Hal ini dinilai mantan Pimpinan DPRD Seluma periode tahun 2009-2013 Zaryana Rait belumlah layak. DPRD Seluma haruslah malu dengan kondisi yang terjadi saat ini. Pasalnya, Sebanyak 36.230 atau 18,56 persen masyarakat Kabupaten Seluma masuk kategori miskin. Ini sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seluma tahun 2020. \"Dewan itu harus punya malu, Belum waktunya dewan itu dimakmurkan dan Seluma ini kabupaten tertinggal Se provinsi Bengkulu,\" kata Drs Zaryana Rait kepada wartawan, kemarin (08/11). Menurutnya, persoalan masyarakat sangatlah konflik mulai dari kemiskinan dan keterbelakangan dan terisolasi serta terpencil. Jadi dewan haruslah punya malu jika memiliki mobil mewah dan rumah bagus jika masih mendengar jeritan warga setiap waktunya untuk mencukupi kehidupan dan memenuhi kebutuhan sehari harinya. \"Jadi dewan itu haruslah terjun ke tengah masyarakat dan mendengarkan akan kegelisahan masyarakat itu sendiri,\" sampainya. Zaryana Rait yang lebih akrab di sapa Ayek ini berharap saat ini dewan bisa mengetahui akan keinginan warga yang terjadi saat ini. \"Tunjukkan kepada masyarakat Seluma sendiri jika perekonomian kita tengah hancur hancuran. Ditambah lagi Pandemi yang tengah terjadi dan tugas kita bersama untuk menyukseskan vaksinasi. Masyarakat makmur barulah dewan harus makmur. Namun jika sudah maka tahan saja dulu,\" ucapnya. Mantan Pimpinan DPRD juga menyoroti anggota DPRD Seluma yang sibuk melaksanakan perjalanan dinas Luar(DL) dikala Pandemi covid-19. Zaryana tidak menghalangi untuk melaksanakan dinas luar kota namun alangkah lebih baiknya dinas dalam kota. Seperti intens melakukan dinas ke desa dan kecamatan sembari mengajak warga Seluma untuk melakukan vaksin. Hal ini dilakukan karena tingkat pencapaian vaksin masihlah rendah. \"Dewan itu jangan sibuk dinas keluar kota saja, tapi dinas dalam kota Seluma untuk mengajak warga vaksin jauh lebih baik lagi,\" ucapnya. Dihadapan tokoh masyarakat, Zaryana Rait menyebut bahwa dinas luar (DL) yang dilakukan anggota DPRD Seluma tak bermanfaat. Tidak berdampak untuk Kabupaten Seluma, hanya terkesan membuang anggaran. Seharusnya dewan juga berperan dalam vaksinasi di kabupaten Seluma. \"Ambil contoh kecil dalam pelaksanaan vaksin ini. Saya lihat tidak ada dukungan dari para anggota dewan kita ini,\" sambungnya. Sementara itu, Ketua DPRD Seluma Nofi Eriyan Andesca S. Sos menyampaikan bahwa, kenaikan tunjangan tersebut barulah sebatas usulan. Hal itu tentu akan melewati proses pembahasan di tim anggaran pemerintah daerah. Karena itu, hal itu belum tentu disetujui oleh bupati selaku kepala daerah. Sebab, besaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD diatur dalam peraturan bupati. \"Itu baru usulan saja. Belum final, jadi belum bisa disimpulkan,\" ucap Nofi. Mengenai DPRD banyak dinas keluar daerah. Menurutnya, hal itu untuk menyeimbangkan tugas DPRD. Selain wakil rakyat, juga merupakan kader partai politik. \"Kami dinas luar itu ada agenda. Misalnya, KUA PPAS harus dikoordinasikan ke Kemendagri. Selain itu kita juga melakukan koordinasi ke sejumlah kementerian. Misalnya ke Kementan di sana ada peluang. Kita minta agar Pemda lebih inten menyampaikan proposal ke kementerian,\" sambung Nofi. Selain itu, DPRD juga bisa melakukan komunikasi lewat partai politik. Untuk PDI perjuangan sendiri misalnya, bisa berkoordinasi juga lewat partai ke DPR RI. Karena DPRD berdiri atasnama partai. \"Kalau kami hanya diam di kantor saja. Itu berarti kami tidak bekerja. Dinas luar itu banyak kepentingan. Misalnya Bimtek dan kunjungan kerja untuk perbandingan daerah,\" tandasnya. (ndi)

Sumber: