Jabatan DPRD Diperpanjang?. Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah

Risiko Pelemahan Partai Politik

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti bahwa pemilu serentak yang dilaksanakan dalam rentang waktu sempit berdampak buruk pada partai politik. Partai cenderung tidak memiliki waktu yang cukup untuk merekrut kader potensial, sehingga terjebak dalam politik transaksional demi elektabilitas semata.

 

“Rekrutmen politik berbasis popularitas mengancam kualitas demokrasi. Partai cenderung mengabaikan ideologi dan platform hanya demi meraih suara,” jelas Arief.

 

Pengaturan Masa Transisi Jadi Tanggung Jawab DPR

MK menegaskan bahwa pengaturan masa transisi masa jabatan, termasuk untuk kepala daerah dan DPRD, merupakan wewenang DPR sebagai pembentuk undang-undang. Mekanisme rekayasa konstitusional atau constitutional engineering diperlukan untuk mengatur masa jabatan yang bersifat transisional.

 

“Penentuan masa jabatan transisi sepenuhnya menjadi ranah pembentuk UU,” ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra.

 

Amar Putusan MK: Tiga Pasal Diubah Maknanya

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa tiga pasal dalam UU Pemilu dan UU Pilkada tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai sebagai berikut:

 

Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu: Pemilu serentak nasional (DPR, DPD, Presiden/Wapres) dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian dua tahun hingga dua tahun enam bulan berikutnya digelar pemilu lokal (DPRD, kepala daerah).

 

Sumber: