Jika memang pembangunan helipad ditujukan untuk mendukung pengeboran uji sampel, perusahaan perlu menjelaskan secara terbuka tujuan serta tahapan kegiatannya. Sebaliknya, apabila masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, status tersebut juga harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
DPRD Seluma jangan sampai terkesan hanya menjadi penonton di tengah persoalan yang menyangkut kepentingan warga. Lembaga legislatif perlu menunjukkan sikap melalui langkah pengawasan yang konkret, bukan membiarkan pertanyaan publik menggantung tanpa jawaban.
Di tengah polemik tersebut, penolakan terhadap rencana tambang emas kembali ditegaskan Gerakan Anak Ulu Alas. Organisasi yang menyuarakan penolakan itu menegaskan bahwa masyarakat tidak menerima kegiatan pertambangan emas di kawasan Bukit Sanggul.
"Yang jelas apapun bentuknya kegiatan yang akan dilakukan oleh PT ESDMu di Bukit Sanggul terkait dengan penambangan emas, masyarakat menolak penuh," kata Gerakan Anak Ulu Alas Muklas Adi Putra.
Sikap tersebut menjadi pengingat bahwa setiap rencana kegiatan di Bukit Sanggul berlangsung di tengah aspirasi penolakan yang harus diperhatikan. Karena itu, DPRD Seluma dituntut mengambil langkah nyata untuk mengurai persoalan, meminta keterbukaan dari pihak terkait, dan memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini publik menunggu keberanian DPRD Seluma menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan sampai informasi penting baru terbuka setelah tahapan kegiatan berjalan lebih jauh, sementara masyarakat justru tertinggal dalam memperoleh penjelasan mengenai rencana yang berkembang di wilayah mereka.(adt)