DPRD Seluma Diminta Tegas Soal Pengajuan Ijin Helipad

DPRD Seluma Jangan Tutup Mata, Rencana Helipad PT ESDMu Harus Dibuka Terang

PEMATANG AUR - Rencana pembangunan helipad oleh PT Energi Swadinamika Muda (ESDMu) di kawasan Bukit Sanggul kini menjadi persoalan yang membutuhkan pengawasan serius dari DPRD Seluma. Terlebih, rencana tersebut mencuat ketika penolakan masyarakat terhadap rencana tambang emas masih menjadi polSeluma, Radarseluma.Disway.id - DPRD Seluma dituntut tidak hanya menunggu persoalan berkembang, tetapi juga aktif memastikan seluruh informasi mengenai rencana pembangunan helipad disampaikan secara terbuka kepada publik. Mulai dari tujuan pembangunan, status perizinan, lokasi, hingga keterkaitannya dengan kegiatan pengeboran uji sampel yang akan dilakukan perusahaan.

 

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan representasi masyarakat, DPRD memiliki ruang untuk meminta penjelasan dari pemerintah daerah maupun pihak perusahaan. Langkah ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima informasi sepotong-sepotong, sementara rencana kegiatan di kawasan Bukit Sanggul terus menjadi perhatian.

 

Apalagi, pembangunan helipad bukan persoalan yang bisa dilepaskan begitu saja dari konteks kegiatan perusahaan. Publik berhak mengetahui apakah fasilitas tersebut memang sebatas menunjang pengangkutan peralatan pengeboran atau menjadi bagian dari tahapan kegiatan lain yang berkaitan dengan rencana pertambangan.

Kejelasan tersebut perlu dibuktikan melalui dokumen dan penjelasan resmi, bukan sekadar asumsi ataupun pernyataan sepihak. DPRD juga perlu memastikan bahwa proses perizinan yang dipersyaratkan telah dipenuhi sebelum pembangunan dilaksanakan.

 

Di tengah penolakan masyarakat, transparansi menjadi semakin penting. Aspirasi warga yang menolak tambang emas tidak boleh sekadar dicatat sebagai formalitas, melainkan harus didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

DPRD Seluma juga perlu memastikan pemerintah daerah memberikan penjelasan yang konsisten mengenai status perizinan dan tahapan rencana pembangunan helipad tersebut. Jika masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, statusnya harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesan bahwa kegiatan telah berjalan tanpa kepastian hukum.

 

Publik kini menunggu langkah konkret DPRD Seluma. Pemanggilan pihak perusahaan, permintaan dokumen perizinan, serta penjelasan terbuka mengenai rencana pembangunan helipad dapat menjadi bagian dari upaya menjalankan fungsi pengawasan.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya soal boleh atau tidaknya sebuah fasilitas dibangun. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut keterbukaan pemerintah, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan di Kabupaten Seluma.

DPRD Seluma perlu memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak tersisih di tengah pembahasan rencana investasi. Jangan sampai publik justru mengetahui perkembangan kegiatan setelah keputusan penting diambil, ketika ruang untuk menyampaikan aspirasi semakin terbatas.

 

"Yang jelas apapun bentuknya kegiatan yang akan dilakukan oleh PT ESDMu di Bukit Sanggul terkait dengan penambangan emas, masyarakat menolak penuh," kata Gerakan Anak Ulu Alas Muklas Adi Putra.(adt)