PEMATANG AUR, Radarseluma.disway.id – Pemerintah Kabupaten Seluma kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
BACA JUGA: Bupati BS Terima Penilaian WTP atas LKPD BS 2025
BACA JUGA:Cahaya dan Aroma Surga: Keindahan Abadi yang Menenangkan Jiwa Orang Beriman
Ketua DPRD Kabupaten Seluma, April Yones, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Seluma dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel.
"Alhamdulillah Kabupaten Seluma kembali meraih opini WTP dari BPK. Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi dan menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perbaikan," ujar April Yones usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Selasa (2/6).
Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat Kabupaten Seluma. Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
April menegaskan DPRD Seluma akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
"Opini WTP ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran," katanya.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Seluma yang selama ini terus terjalin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
BACA JUGA:Sambut Baik Pergantian Kepala BGN, Zetman Minta Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Seluma
BACA JUGA: FIFGROUP Hadirkan FIFestival Street Food 2026 untuk Dorong UMKM Binaan
Dengan kembali diraihnya opini WTP, April berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin meningkat serta menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.