Bahkan pemerintah menyatakan belum menetapkan status bencana nasional atas apa yang dilanda masyarakat tiga provinsi di Sumatera saat ini. Keputusan yang sangat buruk dari pemerintahan Prabowo Subianto mengingat pemerintah daerah juga sepertinya gelagapan menghadapi situasi.
Sementara di daerah, meski sudah menetapkan status tanggap darurat tingkat daerah untuk masing-masing pemerintah daerah provinsi, penanganan terhadap korban bencana sangat lambat.
Kerusakan sejumlah infrastruktur jalan membuat sulit menjangkau dan menyalurkan pertolongan bagi korban, terutama di daerah terpencil yang menjadi korban longsor.
Lima hari pasca bencana, pemerintah sangat lamban memberikan penanganan dan menyalurkan bantuan sehingga masyarakat mulai panik dan menjarah minimarket di sejumlah wilayah.
Bahkan kantor Bulog yang menyimpan cadangan beras juga tidak luput dari aksi masyarakat untuk mengamankan bahan pangan hingga bantuan darurat tiba bagi mereka.
“Saat ini akses jalan darat ke lokasi-lokasi jatuh korban masih terisolir sehingga terjadi perebutan bahan makanan antar sesama masyarakat karena kelangkaan sumberdaya pangan yang tersedia. Mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam menggunakan perahu untuk dapat menerima bantuan pangan dari luar,” kata Aji Surya dari Yayasan Srikandi Lestari dari Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih.
Masifnya kerusakan infrastruktur akibat longsor dan banjir yang membawa gelondongan kayu dan sedimen sehingga memutus badan jalan membuat penanganan dampak bencana ini perlu direspon oleh pemerintah pusat dengan menetapkan status bencana nasional.
““Korban terus bertambah, ratusan masih hilang, dan kondisi lapangan sangat memprihatinkan. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda. Penetapan bencana nasional adalah langkah minimum agar respons kemanusiaan dapat berjalan cepat dan terkoordinasi,” kata Direktur APEL Green Aceh, Syukur Tadu.