BENGKULU SELATAN, Radarseluma.Disway.id - Tapal batas (Tabat) antara Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan sudah ditetapkan dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2020, namun penetapan tersebut menuai kontroversi dan menimbulkan permintaan mediasi dari Kabupaten Seluma karena ada perbedaan penafsiran dan usulan perubahan.
Permendagri tersebut mengubah batas sehingga wilayah 7 desa yang sebelumnya masuk Kabupaten Seluma, kini terpetakan masuk wilayah Bengkulu Selatan, yakni Desa Muara Maras, Desa Serian Bandung, Desa Talang Alai, Desa Gunung Kembang, Desa Suban, Desa Talang Kemang, dan pemukiman masyarakat di Jambat Akar. Minyakapi hal tersebut digelar Rapat Fasilitasi Terkait Tapal Batas Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan di Ruang Rapat Merah Putih.
BACA JUGA: Bulan Oktober, Whoosh Luncurkan Program Diskon Hingga Rp50 Ribu
Bupati BS, H. Rifai Tajudin,S.Dos menghadiri kegiatan Rapat Fasilitasi Terkait Tapal Batas Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (29/9/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, serta dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, Bupati Seluma, dan seluruh undangan terkait.
Bupati H. Rifai Tajudin, dalam kesempatan ini, menyampaikan bahwa penegasan batas daerah merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta menghindari potensi permasalahan di kemudian hari.
"Saya menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendukung penuh proses fasilitasi penyelesaian tapal batas ini secara tertib, transparan, dan berlandaskan semangat kebersamaan,"pungkas Buti.
BACA JUGA:Daihatsu Xenia Mobil Paling Diminati Oleh Masyarakat Indonesia Harga yang Terjangkau
BACA JUGA:PT TLB Dinilai Tak Mampu Kendalikan Tiga Fampak Lingkungan PLTU Batubara Teluk Sepang
Ia mengaku bahwa tapal batas Bengkulu Selatan dan Seluma, selain menghindari potensi permasalahan di kemudian hari. Juga berfungsi sebagai penentu wilayah administratif yang jelas.