Dengan postur APBD yang semakin berat sebelah akibat dominasi belanja pegawai, pemerintah daerah dituntut untuk mengambil kebijakan yang bijak agar tidak berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik.
Pembatalan PPPK Tahap II tampaknya bukan pilihan yang mudah, namun mungkin menjadi keniscayaan jika tidak ada langkah korektif dalam struktur belanja pegawai. Stabilitas fiskal daerah harus menjadi prioritas, agar pembangunan tetap berjalan dan sanksi pusat bisa dihindari.