"Padahal, beban kerja guru sangat besar. Mereka adalah pembentuk karakter dan masa depan bangsa. Sudah seharusnya negara hadir dengan penghargaan yang layak," tambahnya.
Anggaran Pendidikan Dinilai Belum Efektif
Meskipun alokasi anggaran pendidikan di Indonesia telah mencapai **20% dari APBN**, Juliyatmono menyebut pemanfaatannya belum maksimal untuk mendukung kebutuhan fundamental, seperti gaji dan pelatihan guru.
"Anggaran pendidikan kita masih tersebar, belum fokus. Kalau dua persen dari PDB diarahkan ke gaji guru saja, saya yakin sangat bisa menjangkau," jelas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.
Guru Sebagai Solusi Pemutus Kemiskinan
Lebih lanjut, Juliyatmono juga menyoroti pentingnya pendidikan tinggi sebagai alat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rumah tangga dengan kepala keluarga berpendidikan S1 cenderung terhindar dari kemiskinan ekstrem.
Dalam konteks pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), ia mendorong agar posisi guru benar-benar ditempatkan sebagai garda terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
"Guru adalah fondasi peradaban. Jika kita tidak memberikan penghargaan yang layak, maka kita tidak bisa berharap banyak dari sistem pendidikan nasional," tutup Juliyatmono.