"Kita kaget waktu kita masuk dalam daftar daerah yang tidak mampu laksanakan PSU, intinya Bengkulu Selatan telah siap," tutup Fikri.
Berikut anggaran yang dibutuhkan penyelenggaraan PSU, yakni KPU Rp 9.995.000.000, Bawaslu Rp 2.525.729.000, Polres Rp 1.134.690.000, dan TNI Rp 681.090.000. Sehingga sehingga total Rp 14.336.509.000
Hasil Sidang putusan MK ini ada pada sengketa perselisihan hasil pilkada nomor perkara 68/PHPU.BUP-XXIII/2025, Senin (24/2/2025). Selain mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Gusnan.