Ikuti Kebijakan KDM, Gubernur Bengkulu Larang Sekolah Gelar Studi Tuor dan Wisuda

BACA JUGA:Mobil Listrik Paling Populer, Wuling Air EV Desain Simpel Model Baru Memikat Panggemar

Alih-alih menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi siswa, kegiatan tersebut justru membebani finansial orang tua. Banyak wali murid mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga berbagai keperluan tambahan lainnya.

Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pengeluaran tersebut menjadi tekanan, padahal pengeluaran untuk kegiatan itu semestinya tidak wajib atau tidak perlu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menilai pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa adanya tekanan finansial dari kegiatan yang tidak wajib. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan diambil untuk memastikan bahwa pendidikan tetap inklusif dan tidak menambah beban bagi wali murid.

BACA JUGA:Anggaran Perjalanan Dinas di DPRD Seluma Tinggal Rp4 miliar

BACA JUGA:Baru 24 Februari, Seluma Sudah Terima 1,5 Miliar dari PKB dan BBNKB

Helmi Hasan berharap kebijakan itu dapat dipahami dan didukung oleh seluruh pihak, termasuk kepala sekolah, guru, hingga komite sekolah. Menurutnya, sistem pendidikan seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran daripada menyelenggarakan kegiatan yang justru menciptakan kesenjangan ekonomi di antara siswa