Sementara itu, Febrinanda Putra Pratama menyampaikan ia juga mendapat informasi terkait Yayasan yang bergerak di program makan bergizi gratis (MBG), diduga kuat melakukan penarikan uang siapa yang ingin bekerja dalam program MBG.
" Masalah program makan bergizi gratis (MBG) saya sangat mendukung.Tapi yang harus diperhatikan oleh masyarakat legalitas yayasan itu sendiri apakah sudah terdaftar di Badan Gizi Nasional (BGN) atau belum. Saya sangat yakin pak Prabowo itu ingin mensejahterakan masyarakat sehingga kalau ada tarikan uang untuk bekerja di MBG saya ragu hal itu perintah presiden" sampainya
Dilanjutkannya, dirinya sangat berharap agar APH melakukan tindakan untuk antisipasi penipuan berkedok yayasan MBG.
BACA JUGA:Update Harga Honda Brio RS 2025 dan Rekomendasi Mobil MPV Kecil Terlaris
BACA JUGA:PP Gaji ke-13 & THR akan Terbit Sebelum Bulan Puasa, Sedang Digodok MenPANRB
" Terakhir saya berharap Aparat Penegak Hukum (APH) mengantisipasi penipuan berkedok yayasan MBG" Lanjutnya.
Sementara itu, Waka I DPRD Seluma, Syamsul Aswajar S.Sos menyampaikan bahwa dirinya belum mendapat informasi tersebut. Namun dipastikannya dalam program makan bergizi gratis tidak ada pungutan.
" Saya belum mendapat informasi pasti, yang jelas kita akan kroscek dahulu kebenarannya. Setahu saya aturan untuk pekerja makan bergizi gratis (MBG) ini tidak ada melakukan pembayaran atau pungutan. Karena yang bekerja bukan yang bisa masak saja nantinya ada verifikasi. Dan juga nanti untuk UMKM yang mengelola makan gratis ada prosedur yang dilalui" sampai Syamsul.