BACA JUGA:Muslim Amerika Lebih Pilih Trump daripada Kamala, Ini Harapannya
BACA JUGA:Elnusa Petrofins Dukung Pertamina Jalankan Program Pemerintah BBM Satu Harga ke Wilayah 3T di Timur
Ditambahkannya, kendala dilapangan saat menagih pajak PBB di masyarakat seperti mempunyai sertifikat dobel, kemudian perbedaan nama antara sertifikat tanah dan bangunan dengan nama wajib pajak di Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga menyebabkan masyarkat enggan membayar.
Untuk itu ia berharap agar camat, kepala desa, dan lurah sebagai ujung tombak dalam penagihan PBB dapat memaksimalkan upaya penagihan kepada setiap wajib pajak di wilayah masing-masing. Apalagi saat ini waktu yang ada tinggal menyisakan kurang dari dua bulan.
" Keberhasilan pembayaran PBB disetiap desa atau kecamatan tak lepas dari kerja keras camat dan kades, kami juga berharap agar masyarakat dapat membayar PBB tepat waktu,"ujarnya. (ndo)