Eksekutif dan Legislatif di Seluma Disebut Sedang Tak Harmonis

PEMATANG AUR, Radar Seluma,disway,id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seluma fraksi Demokrat Dirhan Joyo mengungkapkan bahwa saat ini hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Seluma sedang tidak harmonis. Menurut Dirhan hal ini perlu diselesaikan agar ke depan hubungan antara eksekutif dan legislatif Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berjalan dengan baik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirhan saat pelaksanaan rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Seluma tahun 2023. "Saya pastikan paripurna hari ini (kemarin) tidak akan berlangsung. Karena mereka sudah membahas hal ini. Karena itu saya harapkan agar perlu dilakukan sinkronisasi lagi antara eksekutif dan legislatif," kata Dirhan, kemarin (27/3).

Sementara itu, menanggapi hal ini H Asran yang merupakan senior di DPRD Seluma menyampaikan bahwa selama dirinya menjabat fenomena anggota DPRD yang hadir hanya lima sampai dengan delapan orang saat paripurna tidak pernah terjadi. "Saya sudah enam periode menjabat sebagai anggota DPRD. Bahkan saya yang juga ikut memekarkan Kabupaten Seluma ini. Selama ini tidak pernah terjadi seperti ini. Karena kita sama-sama memiliki rasa kekeluargaan," sambung Asran dalam Paripurna. 

BACA JUGA:Syarat dan Plafon Lengkap Pengajuan Pinjaman Bank Mandiri, Katagori KUR dan Pinjaman Umum Tersedia Ajukan!

BACA JUGA:Kabar Baik! KUR Mandiri 2024 Resmi Dibuka, Kucurkan Anggaran Pinjaman Cek Syarat dan Cara Pengajuannya di Sini

Ke depan H Asran mengharapkan agar eksekutif dan legislatif dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan. Sehingga pemerintah Kabupaten Seluma dapat berjalan sebagaimana mestinya. "Selain hak kewajiban kita juga perlu dilaksanakan. Kemudian juga selama ini bupati jarang hadir dalam paripurna bahkan yang datang selalu Wabup. Ketika saya tanya katanya ada di kantor," tutur Asran. 

Ketua DPRD Seluma Nofi Eriyan Andesca, S.Sos menyampaikan paripurna penyampaian LKPj Bupati Seluma sempat diskor karena sesuai dengan Tata Tertib DPRD jumlah anggota dewan yang hadir kurang 4 orang untuk memenuhi kuorumnya rapat. 

"Ya itu kan tanggapan dari beberapa fraksi. Terkait belum terjadinya paripurna ini karena jumlah anggota dewan yang hadir kurang empat orang. Sehingga kita skor satu jam sampai menunggu pak bupati hadir. Jadi kita harapkan agar beliau juga hadir dan sama-sama hadir," tukasnya. 

BACA JUGA:Terdata Disini! DPR RI Komisi III Beberkan, PPPK yang Terdata Auto Lulus PPPK 2024

BACA JUGA:Segera Cek Data Ini, Bagi yang Sudah Lengkap! Auto 80 Persen Lulus PPPK 2024