PEMATANG AUR - Sekitar 17 unit mobil aset pemerintah daerah yang dipinjamkan ke pemerintah desa saat ini kondisinya rusak berat dan sudah dikembalikan ke pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Seluma. Alasan pengembalian ini lantaran Kades atau pemerintah desa tidak bisa lagi melakukan perbaikan.
"Lebih kurang 17 unit mobil yang sudah dikembalikan. Kalau alasannya klasik. Mereka tidak ada anggaran untuk perbaikan. Tentu ini menjadi dilema oleh pemerintah desa karena perbaikan mobil ini hanya boleh dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Namun jika menggunakan Dana Desa (DD) tidak boleh," kata Erlan Suadi Kadis Perkimhub Seluma, kemarin.
Seperti yang diketahui bahwa ADD yang dikelola oleh pemerintah desa hanya untuk pembayaran penghasilan Tetap (Siltap), ATK, dan juga operasional desa. Apabila dibebankan lagi biaya perawatan atau perbaikan mobil maka tentu tidak akan cukup. Oleh karena itu terkadang untuk perbaikan Kades menggunakan uang pribadi. Sehingga hal inilah yang mengakibatkan banyak Kades memilih untuk mengembalikan mobil apabila kondisinya sudah rusak.
"Untuk mobil BUMDes sepenuhnya itu tanggungjawab BUMDes. Mobil itu dari pemerintah pusat yang diserahkan ke BUMDes melalui pemerintah daerah. Sehingga apabila ada yang hilang atau rusak maka yang bertanggungjawab BUMDes. Kalau mobil operasional Kades itu adalah mobil dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dipinjamkan ke pemerintah desa," tutupnya.(adt)