Seperti yang dilansir Radar Seluma.Com, Asisten III Sekretariat Pemkab Seluma, Riduan Sabrin ST yang diketahui juga merupakan mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Seluma, jika pada saat ini tim survey dari PT ESDM tengah melakukan survey jalan jalur darat sejak awal September 2023 yang lalu. Yakni melalui Desa Kemang Manis, Kecamatan Semidang Alas (SAM).
"Iya, karena ada perubahan teknik penambangan underground menjadi terbuka atau open Pit Mining. Saat ini pihak PT ESDM sedang melakukan survey akses jalan yang mudah dijangkau melalui jalur darat. Yakni dari Desa Kemang Manis menuju ke lokasi terdekat sejak awal bulan September yang lalu," sampainya.
Dirinya juga mengatakan, untuk luasan wilayah lokasi tambang emas PT ESDM ini mencapai kurang lebih 30.010 hektare. Dimana pada proses penyelidikan awal telah dimulai sejak tahun 2008 yang laku. Ketika mendapatkan izin pencadangan wilayah dari Bupati Seluma pada saat itu. Kemudian di tahun 2010 mendapatkan izin pertambangan eksplorasi dari Bupati Seluma.
"Sejak adanya perubahan nomenklatur 2017, proses izin diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)," tegasnya.
Dari hasil penelitian sebelumnya, kandungan emas di 3 titik lokasi di wilayah Kabupaten Seluma ini diprediksi memiliki kandungan melebihi tambang emas yang dikelola PT Freeport Indonesia di Timika Papua.
Dimana sebelumnya PT ESDM memiliki kompetitor dari perusahaan milik mantan Ketua DPR RI Setya Novanto PT Perisai Prima Utama (PPU) yang sebelumnya juga pernah melakukan proses eksplorasi dari Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan.
BACA JUGA:Mobil Mewah Ferrari Yang Paling Populer Mesin V8 Twin-Turbo
BACA JUGA:Mobil Mewah Ferrari, Terus Muncul Dengan Tampilan Yang Lebih Keren!
Sementara itu, jika rencana awal jadi dieksploitasi oleh PT Energi Swa Dinamika Muda, Pemkab Seluma akan mendapat bagi hasil sebesar 0,32 land-ren per gramnya. Besaran bagi hasil dari tambang emas yang diperoleh Kabupaten Seluma, jika jadi di eksploitasi hanya sebesar 0,32 persen land-ren setiap gramnya, sedangkan pemerintah provinsi memperoleh antara 14 hingga 16 persen dari land-ren setiap gramnya.