PEMATANG AUR - Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) hampir dapat dipastikan tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR).
Selain karena belum ada anggarannya saat ini juga belum ada keputusan petunjuk laksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) terkait THR badan ad hoc.
"Belum ada petunjuk terkait hal itu. Namun yang kita pastikan sebelum lebaran seluruhnya sudah akan menerima gaji," kata ketua KPU Seluma Sarjan Efendi, SE, M.Ak didampingi Sekratris KPU Rudi Julianto, S.Ip, kemarin (4/4).
Tidak hanya PPK dan PPS saat ini juga belum ada Juklak dan Juknis tentang pemberian THR bagi anggota Komisioner KPU. Dan masih akan menunggu informasi lebih lanjut lagi.
"Sama komisioner juga belum ada Juklak dan Juknisnya. Kita belum dapat pastikan. Nanti kita bilang tidak menerima tahu-tahu ada petunjuk dari pusat untuk pembayaran. Sehingga kita tunggu dulu informasi lebih lanjut," terangnya.
Kemudian terkait dengan tahun lalu Komisioner KPU Seluma menerima THR sebesar gaji satu bulan. Kisaran Rp8 juta sampai dengan Rp9 juta.
Selain itu di Seluma ada 70 orang anggota PPK dan PPS sebanyak 606 orang.
Untuk pemilu tahun 2024 ini, Ketua PPS Rp1.500.000 dan anggota Rp1.300.000. Total anggaran untuk membayar gaji PPS selama satu bulan adalah Rp828.200.000. Dengan rincian Rp525.000.000 untuk gaji anggota PPS dan Rp303.000.000 untuk gaji ketua PPS. Honorarium atau gaji tersebut diberikan setiap bulan dengan masa kerja PPS mulai dari tanggal 17 Januari 2023 hingga 4 April 2024. Untuk jumlah seluruh PPS di Kabupaten Seluma sebanyak 606 orang.
Sedangkan untuk gaji ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rp2.500.000, dan anggota PPK Rp2.200.000. Dengan total anggaran setiap bulannya Rp158.000.000 dengan rincian Rp35.000.000 untuk gaji ketua PPK dan Rp123.200.000 untuk gaji anggota PPK. Dengan jumlah PPK sebanyak 70 orang.