Final, Belanja Untuk Non ASN Rp11 Miliar

 

PEMATANG AUR - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma Sugeng Zonrio, SH mengungkapkan untuk pembiayaan belanja non ASN termasuk PPPK sudah diploting dalam KUA PPAS dengan nilai anggaran sebesar Rp11 miliar untuk tahun 2023. Dan selain hal itu ada juga penambahan terhadap Dana Desa (DD) sebesar Rp12 miliar. Dijelaskan oleh Sugeng anggaran untuk non ASN dan juga DD tersebut tidak bisa diganggu gugat lagi.

 

"Ada penambahan terhadap anggaran belanja non ASN yaitu sebesar Rp11 miliar. Itu termasuk untuk PPPK. Kemudian ada juga anggaran DD yang bertambah Rp12 miliar. Untuk keduanya ini tidak bisa diganggu gugat lagi. Kalau untuk DD teman-teman tahu sendiri teknisnya bagaimana, DD ini hanya lewat saja. Kemudian ada juga penambahan pada DAK Fisik PU. Kalau untuk DAK Fisik PU ini kita akan lihat dulu di DAU. Apabila sudah dibiayai di DAU, maka akan kita alihkan," kata Sugeng, kemarin.

Hal itu disampaikan Sugeng lantaran saat ini ada beberapa anggaran yang mengalami perubahan lantaran ada penambahan sebesar Rp77 miliar, baik itu untuk Dana Bagi Hasil (DBH), dan juga dana transfer dari pusat.

 

"Untuk DBH ada penambahan Rp41 miliar mungkin ini nanti bisa diotak-atik. Kalau untuk DD dan belanja Non ASN itu sudah tidak bisa lagi," tutupnya.(adt)