DUSUN TENGAH - Kini musim pendataan tenaga pendidik dan kependidikan dan tenaga honorer baik di kantor birokrasi vetikal maupun horizontal yang berstatus honorer. Ini membuat pusing kepala satuan tugas dan kepala OPD termasuk kepala sekolah. Isu yang berkembang di tengah kalangan honorer tersebut baik dari grup mereka masing masing, ataupun dari luar grupnya. Bahwa pendataan honorer adalah untuk pengangkatan PPPK padahal bukan. Isu tersebut setidaknya membuat pusing kalangan kepala sekolah dan bendahara serta operator dapodik. Karena dari isu itu ada para honorer meminta ke kepala sekolah dan bendahara dibuatkan slip gaji dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Ada pula yang meminta dimasukkan data mereka ke dapodik, padahal mereka itu belum tentu bertugas dari tahun yang dimaksud. Sementara syarat untuk masuk ke dapodik setelah mengabdi selama dua tahun. Sedangkan di sekolah tidak ada slip gaji melainkan daftar bayar dari dana BOS. Informasi yang diperoleh ada beberapa orang minta dibuatkan SK dari kepala sekolah dan minta dimasukkan dalam dapodik, padahal yang bersangkutan sudah lama berhenti dari guru honorer. Yang memusingkan kepala sekolah, bendahara, dan operator bukan masalah SK-nya dan daftar bayar dari dan BOS melainkan data dapodik yang sudah lama putus mau dimasukkan kembali sesuai dengan tahun yang dikehendaki. Dan ini yang tidak mungkin, sebab dapodik tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Jikapun dipenuhi nantinya tentu akan terkadi pemalsuan data/dokumen yang merujuk pada pelanggaran hukum. Dari beberapa bendahara BOS yang dikorek informasinya seputar kelengkapan data honorer salah satunya bendahara SMPN 15 Seluma Alhidayah Rait, S.Pd. Dia mengakui bahwa ada honorer yang minta dibuatkan slip gaji sejak beberapa tahun lalu. "Ada yang minta dibuatkan slip gaji dari beberapa tahun sebelumnya, tapi saya jawab untuk sekolah tidak ada slip gaji, yang ada hanya daftar bayar dari dana BOS," akunya. Dilanjutkannya untuk SMPN 15 Seluma hanya ada 7 orang honorer. "Di SMPN 15 Seluma hanya ada 7 orang honorer terdiri dari 4 orang guru, 1 TU, 1 Perpus, 1 penjaga sekolah. Ketujuh orang ini sudah lama masuk dapodik, dan bahkan 6 orang sudah lama juga mendapatkan Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Satu orang yang belum mendapat NUPTK karena yang bersangkutan belum selesai S1, dan itu menjadi salah satu syarat utama untuk mendapatkan NUPTK, tutupnya. (mrs)
Kategori :